Salin Artikel

Kominfo Temukan 130 Hoaks Politik Sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019

Kemudian, hoaks lain yang ditemukan Kominfo merupakan kabar bohong di bidang kesehatan, pemerintahan, fitnah kepada individu tertentu, kejahatan, isu agama, internasional, pendidikan, serta penipuan dan perdagangan.

Pelaksana Tugas Kepala Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, temuan ini menambah deretan hoaks politik yang tersebar di masyarakat.

"Sehingga total hoaks politik yang diidentifikasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kominfo menjadi 311 hoaks," kata Ferdinand kepada Kompas.com, Senin (1/4/2019) pagi.

Ferdinand menegaskan, pihaknya telah melakukan tindakan mengenai hoaks ini.

"Hoaks-hoaks tersebut langsung di-takedown dari media sosial, meskipun kadang di-repost lagi," ujar dia.

Hoaks politik yang dimaksud berupa kabar bohong menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu.

Menurut dia, banyaknya kabar bohong dan ujaran kebencian meningkat menjelang hari pelaksanaan pemilu yang jatuh pada 17 April 2019 mendatang. Peningkatan jumlah hoaks paling signifikan terjadi di bulan Januari dan Februari 2019.

Pada Agustus 2018, ada 25 informasi hoaks yang diidentifikasi oleh Tim AIS Sub Direktorat Pengendalian Konten Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

"Pada September 2018, naik menjadi 27 hoaks, sementara di Oktober dan November 2018 masing-masing di angka 53 dan 63 hoaks. Pada Desember 2018, jumlah info hoaks terus naik di angka 75 konten," ujar Ferdinand.

Ferdinand menyampaikan, Kementerian Kominfo telah berkoordinasi dengan pihak berwajib.

"Seluruh data penyebar hoaks kami teruskan ke Direktorat IT dan Cybercrime Bareskrim Polri. Penegakan hukum oleh Polri," ujar dia.

TIM AIS Kementerian Kominfo, lanjut dia, melakukan pencarian, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh konten, baik hoaks, terorisme, radikalisme, pornografi, perjudian, hingga konten negatif yang beredar di ruang siber Indonesia.

"Saat ini Tim AIS berjumlah 100 personel didukung oleh mesin AIS yang bekerja 24 jam, 7 hari seminggu tanpa henti," tutur Ferdinand.

Masyarakat diimbau untuk turut melaporkan jika menemukan isu yang kebenarannya masih diragukan ke Kementerian Kominfo melalui email aduankonten@kominfo.go.id atau akun Twitter @aduankonten.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/01/10323121/kominfo-temukan-130-hoaks-politik-sejak-agustus-2018-hingga-maret-2019

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke