Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Sebut Prabowo Salah Data soal Kekuatan TNI

Kompas.com - 31/03/2019, 15:21 WIB
Ihsanuddin,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mempertanyakan dasar calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut TNI lemah. Ia menyebut, Prabowo salah data soal kekuatan TNI.

"Sebab, menurut data indeks kekuatan militer yang dirilis Global Firepower (GFP) 2019, kekuatan TNI justru berada di urutan pertama untuk level Asia Tenggara dan urutan ke-15 untuk dunia," kata Charles, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (31/3/2019).

Bahkan, masih menurut data tersebut, kekuatan militer Indonesia mengalahkan Israel, yang selama ini dikenal punya militer kuat. Angkatan bersenjata Israel hanya menempati peringkat ke-16 dunia.

Baca juga: Prabowo Pertanyakan Penonton yang Tertawa Saat Debat, Ini Tanggapan TKN

"Jadi, kalau Prabowo marah-marah ke penonton karena mereka dianggap menertawakan pertahanan negara yang rapuh, jangan-jangan penonton sebenarnya sedang menertawakan kesalahan data Prabowo. Penonton menertawai Prabowo karena, meski yang bersangkutan mantan militer, ternyata tidak mengetahui dengan benar kekuataan TNI saat ini," kata Charles.

Charles menilai, tidak salah jika capres nomor urut 01 Joko Widodo mengatakan Prabowo tidak percaya kepada TNI. Prabowo yang mantan TNI dinilai justru tidak percaya TNI kuat, karena dia mendapatkan data yang salah. 

Charles menyebut, dari debat capres semalam, publik menangkap bahwa Jokowi yang sipil lebih komprehensif dalam memahami pertahanan negara ketimbang Prabowo.

Prabowo masih fokus di pertahanan konvensional, bahkan soal teknologi yang bersangkutan merasa tidak masalah jika harus tetap memakai teknologi lama.

"Sebaliknya, Jokowi sudah bisa memetakan ancaman ke depan seperti perang siber (cyber warfare), sehingga beliau fokus membangun pertahanan siber negara," kata dia.

Pernyataan Prabowo semalam bahwa anggaran pertahanan negara masih terlalu kecil, menurut Charles, juga telah mengabaikan fakta bahwa alokasi APBN untuk pertahanan negara di era Presiden Jokowi telah jauh meningkat siginifikan.

Pada APBN 2019, anggaran pertahanan Rp 108,4 triliun. Menurut anggota DPR yang bermitra dengan Kementerian Pertahanan ini, anggaran tersebut sudah naik dari era Presiden SBY.

Di akhir era SBY, anggaran pertahanan pada 2014 hanya Rp 86,2 trilun.

Baca juga: Jokowi: Saya Juga Banyak Dituduh, Pak Prabowo

Sebelumnya, Prabowo menyebut TNI lemah dalam debat pilpres putaran keempat, Sabtu (30/3/2019) malam.

Pada kesempatan itu, awalnya Prabowo meminta agar Jokowi memberikan perhatian terhadap pertahanan negara.

"Saya mohon Pak, bukan menyalahkan. Saya berpendapat, kekuatan pertahanan kita sangat rapuh, sangat lemah. Bukan salah Bapak, salah enggak tahu saya. Elit," kata Prabowo.

Tak lama, terdengar tawa dari beberapa penonton debat.

"Yang ketawa, kenapa kalian ketawa? Pertahanan Indonesia rapuh, kalian ketawa, lucu ya. Kok lucu?" ujar Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com