Datangi KPU, Timses Prabowo Tanyakan Kelanjutan Data DPT Pemilu yang Diduga Bermasalah

Kompas.com - 29/03/2019, 21:56 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Krisiandi

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Krisiandi

Editor

Lihat Foto

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/10/2018).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Mereka datang untuk menanyakan kelanjutan KPU dalam menyelesaikan sejumlah Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu yang dianggap BPN bermasalah.

Menurut Juru Debat BPN Ahmad Riza Patria, KPU menyampaikan bahwa sejumlah DPT yang ditemukan bermasalah sudah divalidasi langsung ke lapangan.

"Tadi KPU menjelaskan contoh-contoh (data) yang sudah diverifikasi, divalidasi di lapangan. Dan juga KPU tadi menjelaskan proses pengecekan software yang digunakan, metodenya, berapa lama, konsep, dan sebagainya juga saya dijelaskan," kata Riza di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).

Riza mengatakan, validasi data dilakukan oleh KPU-KPU daerah. Oleh karenanya, KPU RI sampai saat ini masih menunggu laporan dari KPU provinsi. Sementara itu, data yang terkumpul di KPU provinsi didapat dari KPU kabupaten/kota.

"Jadi KPU pusat masih menunggu secara lengkap laporan dari KPU provinsi yang akan rakor dengan KPU kabupaten/kota," ujar Riza.

Menurut Riza, sembari KPU melakukan validasi data, pihaknya juga terus berupaya memberi masukan, koreksi, dan kemungkinan temuan data lain yang dianggap bermasalah. Riza mengaku senang lantaran KPU menyambut baik upaya dari BPN.

"Kami bersyukur, senang, dan mengapresiasi semua temuan-temuan kami yang kami sampaikan kepada KPU. KPU merapatkannya, melakukan validasi dan verifikasi di lapangan," ujar Riza.

"Saya kira tidak hanya untuk kepentingan BPN 02, tapi ini kepentingan semua parpol, peserta pemilu, kepentingan bangsa, nanti KPU akan memaparkan dan kami akan menerima laporan secara tertulis," sambungnya.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga menemukan sejumlah data dalam DPT Pemilu 2019 yang diduga bermasalah.

Data itu misalnya, adanya 300 ribu orang yang berusia di atas 90 tahun yang masuk DPT. Ada pula 20.475 pemilih berusia di bawah 17 tahun yang masuk DPT.

Data ini dinilai tidak wajar karena angkanya terlalu besar.

Selain data tersebut, BPN juga menemukan data ganda dalam DPT di 5 provinsi, yang jumlahnya mencapai 6 juta data.

Kompas TV Manajer Database Litbang Kompas, Ign. Kristantomengatakan, survei elektabilitas pilpres kali ini diperoleh dari 2.000 responden di 500 desa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari satu desa diambil empat responden yang dipilih secara acak. Penentuan jumlah responden di tiap provinsi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap (DPT) serta data potensi desa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Misalkan di provinsi A terdapat 5 persen dari total DPT, di provinsi itu akan dicari responden sebanyak 5 persen dari 2.000 responden yang ditetapkan litbang. Dari tingkat provinsi, pencarian responden akan dipersempit ke tingkat kabupaten/kota, kelurahan, hingga RT. Di tingkat kelurahan, Litbang Kompas memilih dua RT secara acak. Kemudian, di tingkat RT, setelah meminta izin untuk melakukan survei, Litbang Kompas mendata semua kartu keluarga (KK) di wilayah itu. ”Misalkan dari pengacakan itu diperoleh RT tujuan yang berada di daerah terpencil di atas gunung. Itu tetap harus didatangi tenaga survei,” ujar Kristanto. Setelah memperoleh data KK, Litbang Kompas akan memilih responden secara acak total empat orang dari dua keluarga. Adapun dalam satu keluarga itu akan dicari responden satu laki-laki dan satu perempuan yang telah berusia 17 tahun ke atas. #SurveiKompas2019#LitbangKompas#Pilpres2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.