Salin Artikel

Datangi KPU, Timses Prabowo Tanyakan Kelanjutan Data DPT Pemilu yang Diduga Bermasalah

Mereka datang untuk menanyakan kelanjutan KPU dalam menyelesaikan sejumlah Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu yang dianggap BPN bermasalah.

Menurut Juru Debat BPN Ahmad Riza Patria, KPU menyampaikan bahwa sejumlah DPT yang ditemukan bermasalah sudah divalidasi langsung ke lapangan.

"Tadi KPU menjelaskan contoh-contoh (data) yang sudah diverifikasi, divalidasi di lapangan. Dan juga KPU tadi menjelaskan proses pengecekan software yang digunakan, metodenya, berapa lama, konsep, dan sebagainya juga saya dijelaskan," kata Riza di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/3/2019).

Riza mengatakan, validasi data dilakukan oleh KPU-KPU daerah. Oleh karenanya, KPU RI sampai saat ini masih menunggu laporan dari KPU provinsi. Sementara itu, data yang terkumpul di KPU provinsi didapat dari KPU kabupaten/kota.

"Jadi KPU pusat masih menunggu secara lengkap laporan dari KPU provinsi yang akan rakor dengan KPU kabupaten/kota," ujar Riza.

Menurut Riza, sembari KPU melakukan validasi data, pihaknya juga terus berupaya memberi masukan, koreksi, dan kemungkinan temuan data lain yang dianggap bermasalah. Riza mengaku senang lantaran KPU menyambut baik upaya dari BPN.

"Kami bersyukur, senang, dan mengapresiasi semua temuan-temuan kami yang kami sampaikan kepada KPU. KPU merapatkannya, melakukan validasi dan verifikasi di lapangan," ujar Riza.

"Saya kira tidak hanya untuk kepentingan BPN 02, tapi ini kepentingan semua parpol, peserta pemilu, kepentingan bangsa, nanti KPU akan memaparkan dan kami akan menerima laporan secara tertulis," sambungnya.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandiaga menemukan sejumlah data dalam DPT Pemilu 2019 yang diduga bermasalah.

Data itu misalnya, adanya 300 ribu orang yang berusia di atas 90 tahun yang masuk DPT. Ada pula 20.475 pemilih berusia di bawah 17 tahun yang masuk DPT.

Data ini dinilai tidak wajar karena angkanya terlalu besar.

Selain data tersebut, BPN juga menemukan data ganda dalam DPT di 5 provinsi, yang jumlahnya mencapai 6 juta data.

https://nasional.kompas.com/read/2019/03/29/21563811/datangi-kpu-timses-prabowo-tanyakan-kelanjutan-data-dpt-pemilu-yang-diduga

Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke