Erick Thohir: "Serangan Fajar" Bowo Sidik Tak Ada Hubungannya dengan Pilpres

Kompas.com - 29/03/2019, 18:35 WIB
Ketua TKN Erick Thohir di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Ketua TKN Erick Thohir di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (27/2/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir menegaskan kasus yang menjerat caleg Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso tidak terkait Pemilihan Presiden 2019. Uang suap yang diterima Bowo disebut akan digunakan untuk serangan fajar saat Pemilihan Legislatif 2019.

"KPK sudah membuat statement bahwa tidak ada hubungan dengan Pilpres tetapi Pileg," ujar Erick di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (29/3/2019).

Erick mengatakan banyak kabar fitnah yang beredar di media sosial terkait penangkapan Bowo Sidik. Ada yang mengaitkan bahwa serangan fajar itu bukan untuk Pileg melainkan Pilpres.

Baca juga: OTT Bowo Sidik, KPK Amankan 84 Kardus untuk Simpan 400.000 Amplop Serangan Fajar

Erick menyebut pendapatnya sama ketika mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy ditangkap KPK. Dia ketika itu mengatakan bahwa kasus tersebut adalah kasus pribadi.

"Statement yang paling jelas, bedakan antara pribadi dan pilpres," ujar Erick.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik sebagai tersangka. Bowo diduga sudah menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat.

Pihak terduga pemberi suap adalah Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.

Baca juga: Golkar Kuat di Jateng II, Ketua DPP Heran Bowo Sidik Rencanakan Serangan Fajar

Uang yang diterima Bowo diduga merupakan penerimaan suap dan gratifikasi sebagai anggota Komisi VI DPR.

Uang itu juga diduga dipersiapkan untuk dibagikan kepada warga atau kerap diistilahkan dengan "serangan fajar" terkait pencalonannya sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2019.

Atas perbuatannya, Bowo disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X