Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima TNI: Jangan Mudah Terprovokasi Hoaks

Kompas.com - 28/03/2019, 19:55 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, saat ini bangsa Indonesia telah memasuki perkembangan baru, yakni revolusi Industri 4.0 yang memiliki dampak positif dan negatif.

Menurut Hadi, revolusi industri 4.0 mempermudah orang-orang dalam pekerjaan. Namun di sisi lain, juga memberi dampak negatif seperti semakin maraknya penyebaran hoaks.

Ia pun meminta masyarakat agar tidak melontarkan ujaran kebencian dan tidak mudah terprovokasi hoaks.

Hal itu ia katakan dalam acara Doa Bersama Panglima TNI dengan masyarakat Banten dalam rangka Latihan Kesiapsiagaan Operasional Koarmada I, di Eco Park PT. Indonesia Power, Suralaya Cilegon, Provinsi Banten, Rabu (27/3/2019) malam.

Baca juga: Ketua DPR: Hoaks Awalnya untuk Jatuhkan Lawan Politik, Sekarang Jadi Alat Resahkan Masyarakat

“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat dan khususnya para santri yang ada di seluruh Pondok Pesantren di Banten agar tidak melakukan ujaran kebencian. Hal ini harus kita lakukan bersama untuk menjaga negara Indonesia menjadi negara makmur, gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo,” ujar Hadi seperti dikutip dari siaran pers Mabes TNI, Kamis (28/3/2019).

Lebih lanjut Hadi mengatakan, pada 2045, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat terbesar di dunia.

Oleh sebab itu para generasi muda harus belajar dan tidak boleh berdiam diri.

Menurutnya, para santri dan santriwati adalah sumber daya manusia unggul yang telah disiapkan untuk mengisi pembangunan dalam menghadapi Indonesia emas pada tahun 2045.

“Persyaratan menghadapi Indonesia emas tahun 2045 adalah menyiapkan sumber daya manusia terutama generasi mudanya dengan menjadi manusia yang unggul, sehingga dapat menghasilkan produktifitas dan didukung dengan teknologi tinggi," kata mantan Kepala Staf TNI AU itu.

Hadi menegaskan bahwa sejatinya persatuan dan kesatuan bangsa adalah prasyarat mutlak dalam pembangunan nasional.

Ia mengatakan, pembangunan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan, tetapi juga menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta perlindungan bagi seluruh rakyatnya.  

“Oleh karena itulah, TNI tidak akan pernah melupakan jati dirinya sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara Nasional, dan tentara professional," tuturnya.

Hadir dalam acara tersebut Gubernur Banten Wahidin Halim, Pangdam III/Siliwangi Mayjen Tri Soewandono, Asops Panglima TNI Mayjen Ganip Warsito, Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, Kapolda Banten Irjen Tomsi Tohir Balaw, Kapusbintal TNI Laksma TNI Budi Siswanto dan Waasrena Kasau Marsma TNI Purwoko Aji Prabowo.

Baca juga: Presiden PKS: Tidak Boleh Ada Hoaks, Jadikan Pileg dan Pilpres Rekreasi Politik

Ada pula tokoh agama dan tokoh masyarakat Banten, antara lain KH Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, KH Tubagus Abdul Hakim dan KH Hafidz Anshori.

Adapun Latihan Kesiapsiagaan Operasional TNI di Banten merupakan bentuk pertanggungjawaban TNI kepada rakyat.

Pengadaan Alutsista TNI yang modern, pendidikan dan latihan bertujuan meningkatkan profesionalisme TNI agar dapat melindungi negara dari segala ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Kompas TV Banyaknya jumlah pilihan dalam pemilu kali memicu penyebaran informasi yang tidak valid. Google Indonesia punya cara sendiri agar pemilih mendapat informasi yang akurat terkait Pemilu 2019. Situs terpercaya akan berada di posisi teratas dalam mesin pencari dan Youtube. Selain itu menangkal pelaku penyebar hoaks dengan menutup situsnya. Google bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Kominfo agar pemilih Indonesia menjadi pemilih yang pintar, bijaksana, dan cerdas serta menggunakan hak pilihnya 17 April nanti. #GoogleIndonesia #PintarMemilih #TangkalHoaks
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com