Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Hoaks Awalnya untuk Jatuhkan Lawan Politik, Sekarang Jadi Alat Resahkan Masyarakat

Kompas.com - 28/03/2019, 12:15 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan, hoaks biasanya muncul menjelang pelaksanaan pemilu. Menurutnya, mendekati waktu pemilu, maka hoaks yang tersebar kian banyak.

"Hoaks ini timbul karena biasanya, kalau tidak menjelang pilkada, pilpres, pileg, dan makin lama mendekati waktunya makin gencar," ujar Bambang ketika ditemui di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (28/3/2019).

Baca juga: Rudiantara: Ditemukan 771 Hoaks Sejak Agustus 2018, 23 Persennya Terkait Politik

Ia menjelaskan, hoaks dalam pemilu mungkin awalnya untuk menjatuhkan lawan, lambat laun justru mengadu antarkelompok masyarakat yang berpotensi munculnya konflik.

"Dan ini (hoaks) kita rasakan hari-hari ini. Bahkan kini menjadi sumber keresahan di masyarakat," ungkapnya kemudian.

Bahkan, dia sempat mendengar ada isu yang menyebutkan bakal ada kerusuhan di hari pelaksanaan pemilu, 17 April.

Baca juga: KPU Tak Rela Pemilih Jadi Irasional gara-gara Hoaks dan Disinformasi

Tak heran apabila makin banyak orang memilih berpergian ke luar negeri dan melepaskan hak pilihnya.

"Bahkan terakhir saya mendengar di media sosial ada pesan berantai yang mengatakan bahwa ada kerusuhan 17 April mendatang. Sehingga, banyak masyarakat yang mulai khawatir dan memutuskan berlibur ke luar negeri," paparnya.

Baca juga: Wiranto: Siapa Bilang Pemerintah Enggak Kerja? Itu Hoaks, Lawan!

Bambang meminta kepada aparat penegak hukum untuk gencar mensosialisasikan dan menindak pelaku yang menyebar hoaks, mengingat pileg dan pilpres digelar serentak.

"Ini pemilu terumit di dunia. Kalau kita berhasil melewati hoaks di pemilu ini, maka demokrasi Indonesia kian berkembang. Tapi kalau gagal, rusuh, maka kita akan dicemooh oleh negara lain," pungkas Bambang.

Kompas TV Dalam rakornas bidang kewaspadaan nasional jelang pemilu, Menko Polhukam menyampaikan kesiapan keamanan masa kampanye hingga hari pencoblosan tanggal 17 April 2019. Menurut Wiranto, masa kampanye sejauh ini masih berlangsung aman dan tertib. Wiranto juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada 17 April nanti. Tak hanya itu, masyarakat juga diimbau agar tidak terpengaruh hoaks soal keamanan. <strong>#Pemilu2019 #Kampanye #KeamananPilpres</strong>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com