Selaku Pemohon, Perludem Harap Dukcapil dan KPU Segera Tindak Lanjut Putusan MK

Kompas.com - 28/03/2019, 17:27 WIB
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi AnggrainiKompas.com/Fitria Chusna Farisa Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan pemilih yang belum memiliki e-KTP tetapi sudah melakukan perekaman dapat mendapatkan surat keterangan (suket).

Titi mengungkapkan hal tersebut sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan penggunaan suket untuk mencoblos.

Titi merupakan salah satu pemohon yang mewakili lembaganya dalam gugatan uji materi terhadap UU Pemilu. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 20/PUU-XVII/2019.

"Tanggung jawab dan kewajiban yang besar bagi Dukcapil untuk memastikan 4,2 juta pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP bisa mendapatkan surat keterangan perekaman untuk bisa mendapatkan hak pilih," kata Titi usai pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/3/2019).


Baca juga: MK Kabulkan Uji Materi, Suket Perekaman E-KTP Bisa Digunakan untuk Mencoblos

Sementara itu, Titi juga meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat mensosialisasikan putusan MK terkait penambahan waktu rekapitulasi suara.

MK memutuskan untuk memperpanjang waktu penghitungan suara maksimal 12 jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

Sebelumnya, pada Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu, diatur bahwa penghitungan suara harus selesai di hari yang sama dengan proses pemungutan.

"Ini juga yang butuh tindak lanjut dari KPU untuk mengatur teknis sehingga jajaran dibawah dan juga seluruh pembantu kepentingan pemilu, pemilih dan peserta pemilih bisa memahami keputusan ini dengan baik," ujarnya.

Baca juga: MK Perpanjang Waktu Penghitungan Suara pada Pemilu 2019 hingga 12 Jam

Kemudian, Titi juga mengapresiasi putusan MK yang mengabulkan uji materi terhadap Pasal 210 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, terkait pemilih yang ingin pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS).

MK memutuskan bahwa pemilih yang ingin pindah memilih dapat mengajukannya paling lambat tujuh hari sebelum pencoblosan.

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X