Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jangan Lempar Tudingan Penyelenggara Pemilu Tidak Netral, Perlombaan Inti Belum Dilaksanakan..."

Kompas.com - 11/03/2019, 09:06 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai, tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sama saja tidak percapa pada mekanisme demokrasi.

Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily menilai, tudingan yang dilayangkan pihak tertentu bahwa penyelenggara pemilu tidak netral bagian dari upaya untuk mengantisipasi jika tak memenangkan kompetisi.

"Jangan dulu melemparkan tudingan ketidaknetralan penyelengara pemilu. Padahal perlombaan intinya belum dilaksanakan. Ini artinya sama saja dengan mencari alibi jikalau nanti kalah. Kita sama-sama memiliki kesempatan untuk menjaga demokrasi kita dengan menjaga pemilu lebih fair, jujur dan adil," kata Ace, melalui keterangan tertulis, Senin (11/3/2019).

Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Juru Bicara TKN Jokowi-Maruf, Ace Hasan Syadzily, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.
Pernyataan ini disampaikannya merespons hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan ada upaya delegitimasi penyelenggara pemilu.

Baca juga: Survei SMRC: Banyak Pemilih Prabowo Kurang Percaya Profesionalitas KPU

"Ada 13 persen responden yang tidak percaya bahwa pemilu ini akan berjalan dengan baik karena penyelenggara pemilu ini tidak netral. Sebagian besar dari pihak yang tidak percaya terhadap netralitas penyelenggara pemilu itu adalah pendukung Prabowo-Sandi," kata Ace.

Ia mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu diisi oleh orang-orang pilihan DPR. Mereka dipilih melalui mekanisme politik di DPR, dan semua partai politik terlibat dalam pemilihan itu.

Sebelumnya, hasil survei yang dilakukan SMRC menunjukkan, keyakinan atas profesionalitas penyelenggara pemilu cukup rendah bagi pemilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Hasil Survei SMRC: Sikap Publik Terbelah soal Isu Kotak Suara dari Kardus Permudah Kecurangan

Sebaliknya, keyakinan terhadap profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih besar angkanya bagi pemilih pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Pemilih Prabowo-Sandi lebih negatif menilai penyelenggara pemilu. Ini jadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu," ujar Direktur Riset SMRC Deni Irvani dalam jumpa pers di kantor SMRC Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Basis data digunakan untuk meneliti sejauh mana pemilih yakin KPU dapat menyelenggarakan pemilihan umum sesuai aturan.

Bagi pemilih Jokowi-Ma'ruf, 15,4 persen menyatakan sangat yakin. Kemudian, 74,4 persen cukup yakin. Hanya 4,9 persen yang kurang yakin, dan 0,1 persen sama sekali tidak yakin. Kemudian, 5,1 persen tidak menjawab.

Sementara, bagi pemilih Prabowo-Sandi, 11,4 persen menyatakan sangat yakin. Sebanyak 52,6 persen menyatakan cukup yakin. Namun, sebesar 21,7 persen menyatakan kurang yakin. Lalu, ada 3,6 persen yang tidak yakin sama sekali. Kemudian, 10,7 persen tidak menjawab.

Baca juga: Survei SMRC: Publik Tak Percaya Isu 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Berikutnya, peneliti menanyakan lebih spesifik, sejauh mana pemilih yakin KPU dapat menyelenggarakan pemilihan presiden sesuai aturan.

Bagi pemilih Jokowi-Ma'ruf, 14,7 persen menyatakan sangat yakin. Kemudian, 75,9 persen cukup yakin. Hanya 4,1 persen yang kurang yakin, dan 0,0 persen sama sekali tidak yakin. Kemudian, 5,4 persen tidak menjawab.

Sementara, bagi pemilih Prabowo-Sandi, 10,4 persen menyatakan sangat yakin. Sebanyak 55,3 persen menyatakan cukup yakin. Namun, sebesar 20,2 persen menyatakan kurang yakin.

Lalu, ada 3,1 persen yang tidak yakin sama sekali. Kemudian, 11,0 persen tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com