Di Kepri, KPK Temukan 3 BUMD Tak Berkontribusi pada PAD

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim koordinasi dan supervisi pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tak berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) di Kepulauan Riau.

Hal itu terungkap saat tim KPK berkoordinasi dengan berbagai instansi di tingkat provinsi, kabupaten, kota di Kepulauan Riau.

"Ditemukan 3 BUMD tidak berkontribusi terhadap PAD dan laporan keuangan tidak teraudit sejak 2013, namun pemerintah daerah masih melakukan penyertaan modal," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan persnya, Rabu (27/3/2019).

Baca juga: 2023, PAD Kota Bekasi Ditargetkan Tembus Rp 4,11 Triliun

Febri memaparkan, tim KPK meminta pemerintah daerah untuk melakukan kajian tentang efisiensi BUMD dan menyusun rencana pembenahan BUMD.

"KPK akan terus memonitor rekomendasi yang disampaikan tersebut, dan kami juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam upaya perbaikan ini. Salah satunya dengan mengawasi penerapan rencana aksi dan memberikan masukan yang konstruktif," kata dia.

Menurut dia, salah satu poin perhatian KPK adalah memaksimalkan potensi penerimaan daerah. Hal ini dinilai penting guna menghasilkan manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan masyarakat.

Baca juga: Tingkatkan PAD, Masyarakat Didorong untuk Sadar Pajak

"Kami sangat berharap pihak pemda di Kepri serius melakukan perbaikan ke dalam. Jangan setengah hati, karena dari sejumlah daerah yang tidak serius melakukan perbaikan dan kepala daerahnya masih melakukan korupsi, maka tim penindakan KPK tetap memproses jika terdapat korupsi," ujar dia.