Kritik Prabowo soal Indonesia Timur dan Respons Kubu Jokowi

Menurut Arsul, upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo menggencarkan pembangunan infrastruktur di Papua telah membuat perbedaan yang dirasakan masyarakat.

Ia membandingkan harga semen di Papua yang turun setelah dibangunnya Jalan Trans-Papua.

"Ketika harga semen dulu mencapai Rp 800.000 sampai Rp 900.000 satu zak, sekarang turun jadi Rp 300.000 sampai Rp 400.000. Itu kan sudah berarti banyak," kata Arsul.

Baca juga: Ruhut: Prabowo Baru Janji Sejahterakan Indonesia Timur, Jokowi Sudah Terbukti

Kemudian Arsul mencontohkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum Presiden Jokowi menginstruksikan satu harga seperti di Pulau Jawa.

Arsul mengatakan, sebelum ada instruksi presiden, harga BBM bisa mencapai Rp 60.000 hingga Rp 80.000 per liter.

Kendati demikian, Arsul mengakui pembangunan infrastruktur belum berpengaruh banyak pada kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Politisi PDI-P: Prabowo Kritik Presiden Soeharto dan SBY Soal Pembangunan Indonesia Timur

Sebab, efek pembangunan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan tidak bisa dilihat dalam waktu jangka pendek.

"Tapi persoalannya kan kemudian yang sering dikritik adalah bahwa efek dari pembangunan kepada kesejahteraan itu belum tampak," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

"Nah, menurut saya memang enggak bisa begitu selesai dibangun kemudian nampak (peningkatan kesejahteraan), itu kesejahteraan. Itu pasti perlu ada waktu proses," ucapnya.

Untuk pemerintahan sebelumnya

Secara terpisah, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Masinton Pasaribu, menilai kritik Prabowo tersebut ditujukan terhadap pemerintah di era Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Saat Prabowo Ungkap Pesan Orangtuanya di Depan Masyarakat Papua...

Ia berpandangan dalam era kepemimpinan dua presiden itu, pemerintah telah mengabaikan pembangunan di kawasan Indonesia timur dan Papua.

"Sangat mungkin pidato Prabowo sedang menggugat masa kepemimpinan 32 tahun Pak Harto dan 10 tahun Pak SBY yang mengabaikan pembangunan di kawasan Indonesia timur dan Papua," ujar Masinton saat dihubungi, Selasa (26/3/2019).

Menurut Masinton, hanya penerintahan Presiden Joko Widodo yang telah melakukan pembangunan secara nyata di Papua dan wilayah timur Indonesia.

Baca juga: Kampanye di Lombok, Prabowo Targetkan 90 Persen Suara

Presiden Jokowi, kata Masinton, bisa datang ke Papua berulang kali untuk memastikan pembangunan jalan dan jembatan serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Dan BBM satu harga. Saya belum pernah lihat kepedulian dan kerja pemimpin lainnya seperti Pak Jokowi," kata anggota Komisi III DPR itu.

KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Masinton Pasaribu mengatakan bahwa pihaknya akan kembali memanggil semua pimpinan KPK untuk hadir rapat dengan pendapat (RDP) di DPR RI. Jakarta, Senin (4/9/2017).