Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3 Faktor Ini Dinilai Jadi Penyebab Hasil Survei Tiap Lembaga Berbeda

Kompas.com - 26/03/2019, 21:50 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Founder dan CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali berpendapat, ada sejumlah aspek yang dapat menyebabkan hasil survei antarlembaga berbeda.

Hasanuddin menjelaskan, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah rentang waktu pelaksanaan survei.

"Pertama adalah momentum pelaksanaan hasil survei. Jadi survei bulan Januari hasilnya pasti beda dengan bulan Februari, Maret, dan lain-lain," kata Hasanuddin saat acara diskusi bertajuk "Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?", di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Hasil Survei Harus Berbeda Satu Sama Lain, Menurut Pakar Ini Sebabnya

Kemudian, metode pengambilan sampel juga akan menentukan hasil survei tersebut.

Aspek ketiga yang memengaruhi adalah bentuk pertanyaan yang diajukan lembaga survei kepada respondennya.

"Ketiga adalah bentuk pertanyaannya, apakah sama ataukah beda. Kalau sama tapi hasilnya beda, itu bisa menjadi sumber kenapa hasil sebuah survei dari beberapa lembaga survei itu beda-beda," ungkap dia.

Baca juga: Pengamat Politik Mengaku Senang Lihat Hasil Survei yang Berbeda-beda

Hasanuddin berpandangan bahwa perbedaan hasil tersebut tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Menurut dia, tak perlu heboh dalam menanggapi hasil survei selama angkanya masih berada dalam rentang margin of error yang realistis.

Kompas TV Badan Pememangan Nasional Prabowo-Sandiaga mempertanyakan hasil sejumlah survei, juru bicara BPNAndre Rosiade bahkan mengatakan akan menuntut lembaga survei yang memenangkan pasangan Jokowi-Maruf Amin dengan selisih 20 persen dan nantinya hasil tidak sama dalam Pilpres 2019. Untuk mengupas hal tersebut kita sudah bersama dengan Andi Syafrin dari Ketua Bidang Hukum Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) lalu ada juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga Andre Rosiade lewat sambungan skype dan anggota TKN Jokowi-Maruf Ridlwan Habib lewat sambungan telepon. #BPN #TKN #Pilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com