Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said Kritik Presiden Jokowi soal Perilaku Elite di Lingkarannya

Kompas.com - 22/03/2019, 19:10 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Sudirman Said mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai tak mampu mengendalikan perilaku para elite di lingkungan terdekatnya.

Sudirman menilai Presiden Jokowi tak memiliki pengendalian yang baik. Hal itu ia lihat dari maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan maupun petinggi partai politik.

"Tampaknya lima tahun terakhir itu terlalu banyak kasus korupsi yang melibatkan eksekutif maupun pimpinan politik yang ada di sekitar Pak Jokowi," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Baca juga: Tudingan Sudirman Said soal Pertemuan Rahasia dengan Freeport yang Dibantah Jokowi

Sudirman mencontohkan kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romy.

Kemudian, seperti dikutip dari www.kontan.co.id, Romy juga menyebut bahwa sebagai anggota DPR dan ketua umum partai politik, ia hanya meneruskan rekomendasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi kepala kantor wilayah agama di daerah.

Menurut Romy, nama Kakanwil Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin misalnya, yang juga terlibat dalam kasus suap itu, merupakan hasil dari rekomendasi ulama setempat Kyai Asep Saifudin Halim dan Gubernur Jawa Timur terpilih saat itu, Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Sudirman Said: Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf di Jateng Melorot Luar Biasa...

Sudirman pun menilai hal itu menunjukkan Presiden Jokowi tak mampu memberikan pengaruh yang baik terhadap orang-orang terdekatnya.

"Itu artinya pak Jokowi tidak mampu memberikan satu influence, memberikan satu pengaruh yang baik sehingga orang sekitarnya agar terjaga dari praktek korupsi," kata mantan Menteri ESDM di era awal pemerintahan Presiden Jokowi itu.

Kompas TV Menyusul dugaan adanya pertemuan diam-diam antara Jokowi dan Freeport yang dilontarkan Mantan Menteri ESDM Sudirman Said, pemimpin redaksi Majalah Tambang yang sempat mewawancarai Sudirman pada Oktober 2015 justru menyebut Sudirman saat itu mengaku tidak ada pertemuan rahasia antara Jokowi dan pihak Freeport.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com