Margarito Kamis: UU ITE Terkait Perlindungan Konsumen, Bukan Kebebasan Berekspresi

Kompas.com - 21/03/2019, 11:33 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis berpendapat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) perlu direvisi.

Hal itu disampaikannya dalam acara diskusi bertajuk "Harus Direvisi, UU ITE Mendikte Demokrasi", di Media Center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2019).

Menurutnya, regulasi terkait perlindungan konsumen dalam bertransaksi elektronik dengan kebebasan berekspresi perlu dipisah.

"Judulnya kan Informasi Transaksi dan Elektronik, bukan kebebasan berekspresi. Harusnya dipisahin. Bikin UU sendiri," kata Margarito.

Baca juga: Rizal Ramli: Cuma Prabowo-Sandi yang Berani Revisi UU ITE

Jika direvisi, ia menyarankan agar pasal mengenai kebebasan berekspresi harus dibuat sedetil mungkin.

Hal itu dilakukan demi mencegah terjadinya multitafsir.

"Harus detail, 'Barang siapa yang menyatakan bla bla bla dihukum karena memfitnah, dipenjara...', nah misalnya begitu, sehingga kita semua punya patokan satu objektif," ungkap dia.

Baca juga: Berkaca dari Kasus Robertus Robet, UU ITE Dinilai Harus Dikaji Ulang

Selain itu, ia juga menyarankan agar tradisi musyawarah untuk mufakat dikedepankan melalui jalur mediasi.

Untuk itu, ia pun berpesan kepada seluruh anggota DPR agar membicarakan masalah tersebut dengan perspektif demi kemajuan bangsa.

"Masalah tertentu beda tapi kepentingan bangsa mari kita satu. Terutama kasus kebebasan berekspresi. Karena kebebasan berekspresi kan cara kita memanusiakan manusia," kata Margarito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Nasional
UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Nasional
DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Nasional
Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Nasional
DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

Nasional
PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X