Survei Litbang Kompas: 18,2 Persen Responden Belum Tentukan Pilihan Parpol

Kompas.com - 21/03/2019, 08:52 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan masyarakat yang belum menentukan pilihan partai politik di pemilu legislatif 2019 masih cukup besar, yakni 18,2 persen.

Angka tersebut hanya turun sedikit dari survei Litbang Kompas Oktober 2018 lalu. Saat itu, responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 20,4 persen.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut, banyak masyarakat belum menentukan pilihan parpol karena pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak pada 17 April. Akibatnya, perhatian masyarakat terlalu tersedot pada kontestasi Pilpres antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Urusan memilih partai politik seakan kalah pamor dengan memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kurang dari satu bulan menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, porsi pemilih mengambang relatif tidak bergerak dalam memilih parpol," kata Yohan dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Survei Litbang Kompas, 7 Parpol Terancam Tak Lolos ke Senayan

Yohan menuliskan, perhatian publik yang besar terhadap pemilihan presiden sedikit mengabaikan pertarungan antarparpol dan calon anggota legislatif. Tahapan kampanye pileg yang sudah menjelang babak akhir pun belum membuat publik antusias mengikuti pertarungan memperebutkan kursi legislatif itu.

"Tidak heran jika kemudian sampai hari ini tidak sedikit pemilih masih bingung, bahkan tidak mengetahui caleg yang akan dipilih, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat," ulas Yohan.

Menurut Yohan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah parpol, terutama dalam menggenjot dukungan pemilih di tengah perhatian mereka pada urusan pilpres. Ini berlaku khususnya bagi partai yang tidak mendapatkan efek ekor jas dari capres yang mereka usung.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, hanya PDI-P dan Gerindra yang mendapatkan efek ekor jas dari pencapresan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Elektabilitas kedua parpol itu masih yang teratas. PDI-P dipilih oleh 26,9 persen responden, sementara Gerindra dipilih 17 persen responden.

"Parpol yang tidak seberuntung PDI-P dan Gerindra harus berpikir keras untuk mendapatkan insentif elektoral di pileg saat mendukung pasangan calon di pilpres," tulis Wahyu."

Catatan redaksi:
Berita ini sudah tayang di harian Kompas dan Kompas.id pada Kamis, 21 Maret 2019 dengan judul berita "Partai Bisa Lebih Sederhana".

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Soal Nama Cucunya yang Ketiga, Ini Kata Jokowi...

Nasional
PKS Dinilai Berpeluang Jadi 'Market Leader' di Antara Partai Oposisi

PKS Dinilai Berpeluang Jadi "Market Leader" di Antara Partai Oposisi

Nasional
Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Senin Pekan Depan, Jaksa Agung Lantik 3 Jaksa Agung Muda dan 3 Staf Ahli

Nasional
KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

KPK Periksa Eks Menag Lukman Hakim Terkait Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji dan Gratifikasi

Nasional
Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Menyoal Sertifikasi Pernikahan: Intervensi Ranah Privat, Risiko Perzinaan, hingga Penjelasan Pemerintah

Nasional
Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Jaksa Agung soal Kelanjutan Program TP4: Kami Akan Bawa ke Raker

Nasional
Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Komnas HAM Minta Pendekatan Keamanan di Papua Dievaluasi

Nasional
Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Komnas HAM: Kecenderungan Sikap Intoleransi Menguat di Kalangan Anak Muda Terdidik

Nasional
Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga 'Positive Thinking' Sandiaga Uno

Polemik Ahok Jadi Bos BUMN, dari Batasan Aturan hingga "Positive Thinking" Sandiaga Uno

Nasional
KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Terkait Kasus Bupati Cirebon

Nasional
Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Komnas HAM Dorong Pemda Papua Lebih Aktif Tangani Masalah HAM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X