Survei Litbang Kompas: 18,2 Persen Responden Belum Tentukan Pilihan Parpol

Kompas.com - 21/03/2019, 08:52 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan masyarakat yang belum menentukan pilihan partai politik di pemilu legislatif 2019 masih cukup besar, yakni 18,2 persen.

Angka tersebut hanya turun sedikit dari survei Litbang Kompas Oktober 2018 lalu. Saat itu, responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 20,4 persen.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut, banyak masyarakat belum menentukan pilihan parpol karena pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak pada 17 April. Akibatnya, perhatian masyarakat terlalu tersedot pada kontestasi Pilpres antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Urusan memilih partai politik seakan kalah pamor dengan memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kurang dari satu bulan menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, porsi pemilih mengambang relatif tidak bergerak dalam memilih parpol," kata Yohan dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Survei Litbang Kompas, 7 Parpol Terancam Tak Lolos ke Senayan

Yohan menuliskan, perhatian publik yang besar terhadap pemilihan presiden sedikit mengabaikan pertarungan antarparpol dan calon anggota legislatif. Tahapan kampanye pileg yang sudah menjelang babak akhir pun belum membuat publik antusias mengikuti pertarungan memperebutkan kursi legislatif itu.

"Tidak heran jika kemudian sampai hari ini tidak sedikit pemilih masih bingung, bahkan tidak mengetahui caleg yang akan dipilih, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat," ulas Yohan.

Menurut Yohan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah parpol, terutama dalam menggenjot dukungan pemilih di tengah perhatian mereka pada urusan pilpres. Ini berlaku khususnya bagi partai yang tidak mendapatkan efek ekor jas dari capres yang mereka usung.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, hanya PDI-P dan Gerindra yang mendapatkan efek ekor jas dari pencapresan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Elektabilitas kedua parpol itu masih yang teratas. PDI-P dipilih oleh 26,9 persen responden, sementara Gerindra dipilih 17 persen responden.

"Parpol yang tidak seberuntung PDI-P dan Gerindra harus berpikir keras untuk mendapatkan insentif elektoral di pileg saat mendukung pasangan calon di pilpres," tulis Wahyu."

Catatan redaksi:
Berita ini sudah tayang di harian Kompas dan Kompas.id pada Kamis, 21 Maret 2019 dengan judul berita "Partai Bisa Lebih Sederhana".

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X