Survei Litbang Kompas: 18,2 Persen Responden Belum Tentukan Pilihan Parpol

Kompas.com - 21/03/2019, 08:52 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan masyarakat yang belum menentukan pilihan partai politik di pemilu legislatif 2019 masih cukup besar, yakni 18,2 persen.

Angka tersebut hanya turun sedikit dari survei Litbang Kompas Oktober 2018 lalu. Saat itu, responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 20,4 persen.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menyebut, banyak masyarakat belum menentukan pilihan parpol karena pemilu legislatif dan pemilu presiden digelar serentak pada 17 April. Akibatnya, perhatian masyarakat terlalu tersedot pada kontestasi Pilpres antara Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Urusan memilih partai politik seakan kalah pamor dengan memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kurang dari satu bulan menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, porsi pemilih mengambang relatif tidak bergerak dalam memilih parpol," kata Yohan dikutip dari Harian Kompas, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Survei Litbang Kompas, 7 Parpol Terancam Tak Lolos ke Senayan

Yohan menuliskan, perhatian publik yang besar terhadap pemilihan presiden sedikit mengabaikan pertarungan antarparpol dan calon anggota legislatif. Tahapan kampanye pileg yang sudah menjelang babak akhir pun belum membuat publik antusias mengikuti pertarungan memperebutkan kursi legislatif itu.

"Tidak heran jika kemudian sampai hari ini tidak sedikit pemilih masih bingung, bahkan tidak mengetahui caleg yang akan dipilih, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat," ulas Yohan.

Menurut Yohan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah parpol, terutama dalam menggenjot dukungan pemilih di tengah perhatian mereka pada urusan pilpres. Ini berlaku khususnya bagi partai yang tidak mendapatkan efek ekor jas dari capres yang mereka usung.

Berdasarkan survei Litbang Kompas, hanya PDI-P dan Gerindra yang mendapatkan efek ekor jas dari pencapresan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Elektabilitas kedua parpol itu masih yang teratas. PDI-P dipilih oleh 26,9 persen responden, sementara Gerindra dipilih 17 persen responden.

"Parpol yang tidak seberuntung PDI-P dan Gerindra harus berpikir keras untuk mendapatkan insentif elektoral di pileg saat mendukung pasangan calon di pilpres," tulis Wahyu."

Catatan redaksi:
Berita ini sudah tayang di harian Kompas dan Kompas.id pada Kamis, 21 Maret 2019 dengan judul berita "Partai Bisa Lebih Sederhana".

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Cek Penanganan Covid-19 di Anambas, Mendagri: Ini Zona Hijau, Pertahankan

Nasional
Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Berkas Paniai Dikembalikan untuk Kedua Kalinya, Komnas HAM: Substansi Argumentasinya Sama

Nasional
Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Ada Penundaan Pilkada 2020

Nasional
Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Pengembalian Berkas Paniai Relatif Cepat, Komnas HAM: Kejagung Belum Serius

Nasional
Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Mendagri Sebut Kampanye Akbar Pilkada 2020 Ditiadakan, Bawaslu: Terlalu Jauh Mencampuri

Nasional
Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Akui Pernah Bertemu Harun Masiku, Ketua KPU: 15 Menit Banyak Ngalor-ngidul

Nasional
Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Menko PMK: Idealnya Tes Covid-19 Capai 30.000 Orang Per Hari

Nasional
Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Komnas HAM Khawatir Kasus Peristiwa Paniai Mandek dan Berujung pada Impunitas

Nasional
Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Mahfud: 100 Persen Pasien Covid-19 di RSKI Pulau Galang Sembuh, Apa Kuncinya?

Nasional
PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

PP Muhammadiyah: Di Zona Hijau Covid-19, Shalat Jumat Bisa Digelar di Masjid

Nasional
Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Istana Kepresidenan Mulai Terapkan New Normal, Begini Gambarannya...

Nasional
Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Terbitkan Panduan, Muhammadiyah Minta Warga di Zona Merah Tetap Ibadah dari Rumah

Nasional
Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Suap Proyek Jalan, Bupati Bengkalis Segera Disidang

Nasional
Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Komisi X: Ada Ketimpangan Akses Teknologi dalam Pelaksanaan Belajar Daring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X