Survei Litbang ”Kompas”, 7 Parpol Terancam Tak Lolos ke Senayan

Kompas.com - 21/03/2019, 08:30 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Litbang Kompas 22 Februari-5 Maret menunjukkan tujuh partai politik peserta pemilu terancam tak lolos ke Senayan untuk mendapatkan kursi DPR.

Ketujuh parpol tersebut mendapat suara yang jauh di bawah ambang batas lolos ke parlemen sebesar 4 persen. Apa saja tujuh parpol tersebut?

Partai Hanura menjadi satu-satunya parpol yang saat ini mempunyai kursi di DPR, tetapi terancam tak lagi melenggang ke Senayan.

Partai yang sempat mengalami dualisme kepemimpinan sejak dipimpin Oesman Sapta Odang itu hanya dipilih oleh 0,9 persen responden.

Elektabilitas Hanura turun drastis dibanding Pemilu 2014 dengan 5,3 persen.

Enam parpol lain yang juga terancam tak lolos ke Parlemen adalah partai lama yang tidak memiliki kursi di DPR serta partai pendatang baru.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PDI-P 26,9 Persen, Gerindra 17 Persen

Partai Bulan Bintang (PBB) hanya dipilih oleh 0,4 persen responden, begitu juga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang hanya mendapat 0,2 persen.

Empat parpol partai politik pendatang baru juga belum mampu melawan dominasi parpol lama.

Partai Perindo menjadi yang teratas dengan 1,5 persen, disusul Partai Solidaritas Indonesia 0,9 persen, Partai Berkarya 0,5 persen, dan Partai Garuda 0,2 persen.

"Meski mempertimbangkan tingkat sampling error +/- 2,2 persen pun, parpol ini masih sulit memenuhi angka minimal ambang batas parlemen," tulis peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu, seperti dikutip dari harian Kompas, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Survei Litbang ”Kompas”: Jokowi Unggul di Jawa, Prabowo di Sumatera

Selain ketujuh parpol di atas, ada tiga parpol lain yang elektabilitasnya tak melewati ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X