Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Mukernas, PPP Ingin Jaga Soliditas Hadapi Pemilu 2019

Kompas.com - 20/03/2019, 18:19 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, salah satu tujuan digelarnya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bogor, Jawa Barat, adalah untuk memperkuat soliditas partai menghadapi Pemilu 2019.

Sebab, partai baru saja kehilangan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP akibat tersangkut dugaan korupsi. Partai perlu merapatkan barisan kembali.

"Kalau saya lihat semangat dari DPW-DPW yang merupakan peserta utama dari Mukernas ini mestinya lancar karena semuanya punya kesadaran bahwa ini adalah emergency situation bagi PPP," kata Arsul di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Gelar Mukernas, PPP akan Bahas Pengukuhan Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum

Menurut Arsul, topik utama dalam Mukernas ini adalah tindak lanjut hasil rapat pengurus harian atas penunjukkan Suharso Monoarfa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP.

"Situasi daruratnya lebih pada menjaga soliditas memastikan bahwa partai ini ada yang ngomandani. Kalau saya ini sekjen itu ibarat co-pilot, kan harus ada pilot tidak bisa co-pilot itu mengendalikan sendirian tanpa pilot," kata Arsul.

Arsul memandang, Suharso memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan jajaran partai di tingkat DPW dan DPC. Selain itu, Arsul menilai Suharso juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan pihak eksternal partai.

Baca juga: Cerita Sekjen PPP soal Pengakuan Menag Setelah Ruangannya Digeledah KPK

Ia tak menutup kemungkinan apabila ada peserta Mukernas yang tak menyepakati penunjukkan Suharso sebagai Plt Ketum. Menurut dia, hal itu bagian dari dinamika partai.

Arsul hanya berharap dalam situasi saat ini, jajaran partai diharap menekan perbedaan pendapat dulu. Hal itu agar partai fokus pada Pemilu 2019.

"Tentu ada juga sisi dinamika demokrasinya segala macam pasti ada perbedaan pendapat. Sepanjang semangatnya adalah berbasis kesadaran bahwa ini karena situasi darurat dan kemudian tidak memaksakan pandangan. Nanti hal-hal yang dipandang belum pas, kurang strategis, dan lain-lain kita selesaikan setelah 17 April," katanya.

Baca juga: Romahurmuziy Jadi Tersangka Korupsi, Waketum PPP Sebut Ingin Mencari Hikmahnya

Menurut Arsul, Mukernas juga tak bisa memunculkan kandidat lain untuk menjabat sebagai Plt Ketum PPP yang baru. Ia menjelaskan, penunjukkan Suharso sudah final berdasarkan rapat pengurus harian.

Meski demikian, ia menjelaskan ada mekanisme lain yang diatur apabila mayoritas perwakilan PPP yang hadir di Mukernas tak setuju terhadap pengukuhan Suharso sebagai Plt Ketum.

Mekanisme itu adalah dengan memerintahkan pengurus harian DPP PPP untuk melakukan rapat harian kembali dalam menentukan Plt Ketum PPP pengganti Suharso.

"Kalau Mukernas 'Saya tidak mau mengukuhkan si A yang jadi', maka yang harus dilakukan adalah perintah kepada pengurus harian untuk rapat lagi gitu. Itu tertib, logical step-nya gitu. Jadi bukan kemudian mukernas mengadili sendiri atau mengangkat sendiri," kata dia.

Kompas TV Wapres Jusuf Kalla mengaku prihatin dengan kasus korupsi yang menimpa Kementerian Agama. Meski demikian JK masih berharap Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin tidak terlibat dalam kasus yang juga menjerat Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. JK pun menilai wajar jika ada uang ratusan juta rupiah di ruang kerja Menteri Agama. #JusufKalla #Kemenag #SuapJabatan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com