Cerita Sekjen PPP soal Pengakuan Menag Setelah Ruangannya Digeledah KPK

Kompas.com - 20/03/2019, 15:31 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberikan keterangan pers terkait OTT kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag), di Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Menteri Agama menyatakan diri siap memberikan kesaksikan jika diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca OTT yang menyeret dua pejabat Kementerian Agama yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. ANTARA FOTO/Nalendra/IES/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberikan keterangan pers terkait OTT kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag), di Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Menteri Agama menyatakan diri siap memberikan kesaksikan jika diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca OTT yang menyeret dua pejabat Kementerian Agama yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. ANTARA FOTO/Nalendra/IES/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani menceritakan komunikasinya dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menggeledah ruangan Lukman.

Dalam penggeledahan di ruangan Lukman, Senin (18/3/2019), KPK menemukan uang senilai total Rp 180 juta dan 30.000 dollar Amerika Serikat.

"Ya tentu Pak Arwani (Wakil Ketua Umum PPP), saya, setelah adanya penyitaan uang dari ruang kerja Pak Menteri Agama, kami tentu berkomunikasi dengan Pak Menteri Agama, karena beliau kan memang kader PPP, ya," kata Arsul di kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Menurut Wapres, Wajar Ada Uang di Ruangan Menteri Agama

Menurut Arsul, Lukman menyampaikan bahwa uang tersebut adalah honor-honor yang ia peroleh selama menjadi menteri.

"Pak Menteri Agama menyampaikan 'Mas itu tidak ada uang yang aneh-aneh, itu semua uang itu adalah semua honor-honor saya selama menjadi menteri dan itu ada dalam begitu banyak amplop'. Kira-kira seperti itu," kata Arsul.

Kepada Arsul, Lukman menegaskan bahwa uang tersebut diperoleh secara sah. PPP, kata Arsul, percaya bahwa Lukman merupakan figur yang bersih.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).KOMPAS.com/Devina Halim Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Arsul Sani, di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019).

"Tentu saya harus percaya dengan Pak Menag karena selama ini memang beliau bukan figur yang neko-neko lah dalam soal uang," katanya.

Baca juga: KPK Sita Uang Rp 180 Juta dan 30.000 Dollar AS dari Laci Meja Menteri Agama

Hal senada juga pernah disampaikan Waketum PPP Arwani Thomafi.

"Kami diinfokan bahwa itu uang-uang honor, honor sebagai menteri. Menteri kunjungan ke mana kan ada honornya, ada sebagai pembicara, narasumber, itu kan ada honornya semua," ujar Arwani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Sebelumnya Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik menyita uang tersebut dari laci meja Lukman.

Baca juga: KPK Temukan Uang di Ruangan Menteri, Ini Tanggapan Kementerian Agama

"Kemarin sudah dilakukan penyitaan uang yang ditemukan di laci meja ruang kerja Menteri Agama. Uang tersebut akan diklarifikasi juga tentunya. Jumlahnya Rp 180 juta dan 30.000 dollar AS," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/3/2019) siang.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Plt Gubernur Aceh Minta Dana Otsus Diperpanjang, Begini Jawaban Jokowi

Nasional
Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Puja-puji Jokowi Atas Pesatnya Pembebasan Lahan untuk Tol Aceh

Nasional
Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Sandiaga Soroti Polarisasi soal RUU Ketahanan Keluarga

Nasional
'DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss...'

"DPR Adem Ayem Kenapa? Karena yang Mesan Omnibus Law Ya Big Boss..."

Nasional
Plt Gubernur Aceh Minta Maaf atas 'Khilaf Masa Lalu', Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Plt Gubernur Aceh Minta Maaf atas "Khilaf Masa Lalu", Jokowi: Jangan Keliru, Pilpres Sudah Usai

Nasional
Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Soal RUU Ketahanan Keluarga, Pakar: Tak Etis Negara Atur Keluarga

Nasional
Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Surya Paloh Sebut Aceh Ketergantungan pada Otonomi Khusus

Nasional
Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Sandiaga Sebut RUU Cipta Kerja sebagai Katalis Penggerak Ekonomi

Nasional
Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Baleg DPR Buka Kemungkinan RUU Ketahanan Keluarga Digabungkan dengan UU Lain

Nasional
Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Dinilai Tak Demokratis, Sejumlah Negara Disebut Kapok Pakai Omnibus Law

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Ketua MPR Nilai Sudah Tepat demi Kepastian Hukum

Nasional
Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Survei Sebut Prabowo Menteri Terbaik, Sandiaga: Selamat kepada Bos Saya

Nasional
Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Stop 36 Penyelidikan, KPK Diminta Beri Penjelasan Kasus Per Kasus

Nasional
Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Bulan Depan, Pemerintah Temui Putra Mahkota Abu Dhabi Bahas Investasi UEA di Aceh

Nasional
[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

[POPULER DI KOMPASIANA] RUU Sapu Jagat Cipta Kerja | Sejarah Trem di Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X