Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Selisih Elektabilitas dengan Prabowo-Sandi Semakin Tipis, Ini Tanggapan TKN Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 20/03/2019, 08:03 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, survei Litbang Kompas menjadi pelecut timnya untuk meningkatkan elektabilitas pasangan nomor urut 01 itu.

Berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen.

Adapun, 13,4 persen responden menyatakan rahasia. Selisih elektabilitas kedua pasangan berada pada posisi 11,8 persen.

Hasil survei terbaru Litbang Kompas, 22 Februari 2019 - 5 Maret 2019.KOMPAS Hasil survei terbaru Litbang Kompas, 22 Februari 2019 - 5 Maret 2019.
"Dengan hasil survei Litbang Kompas ini tentu semakin melecut kami untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam memenangkan pasangan kami," ujar Ace ketika dihubungi, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi-Maruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 Persen

Ace mengatakan, TKN tidak mau bersikap apriori terhadap hasil survei lembaga mana pun.

TKN tetap menghargai lembaga survei meski hasilnya disebut kurang menguntungkan bagi Jokowi-Ma'ruf.

Survei Litbang Kompas kali ini menunjukkan jarak elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga semakin tipis yaitu 11,8 persen. Ace menilai, selisih tersebut masih merupakan angka yang besar.

"Selisih 11,8 persen dalam hitungan statistik merupakan angka yang signifikan. Memerlukan effort dan upaya yang luar biasa untuk dapat mengejar selisih itu," ujar Ace.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Jokowi-Maruf Turun 3,4 persen, Prabowo-Sandi Naik 4,7 Persen

Jika Prabowo-Sandiaga berusaha mengejar ketertinggalan, Ace yakin suara Jokowi-Ma'ruf akan lebih dulu naik.

Namun, lanjut dia, survei ini menjadi peringatan bagi TKN Jokowi-Ma'ruf untuk memaksimalkan kampanye sampai hari pencoblosan.

"Apa pun hasilnya, survei ini bagi kami tetap sebagai alert bagi kita untuk terus memacu menggerakkan semua elemen tim pemenangan," kata dia.

Survei terbaru Litbang Kompas dilakukan pada 22 Februari 2019 - 5 Maret 2019.

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error +/- 2,2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com