Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 49,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 Persen

Kompas.com - 20/03/2019, 05:39 WIB
Hasil survei terbaru Litbang Kompas KOMPASHasil survei terbaru Litbang Kompas

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas pada 22 Februari 2019 - 5 Maret 2019 menunjukkan, jarak elektabilitas antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, semakin tipis.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 37,4 persen. Adapun, 13,4 persen responden menyatakan rahasia.

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan melibatkan 2.000 responden yang dipilih secara acak melalui pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error +/- 2,2 persen.

Peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan menuliskan, jarak elektabilitas kedua pasangan calon semakin menyempit, 11,8 persen.


Pada survei Litbang Kompas sebelumnya, Oktober 2018, perolehan suara keduanya masih berjarak 19,9 persen dengan keunggulan suara di pihak Jokowi-Ma'ruf.

Saat itu, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 52,6 persen, Prabowo-Sandiaga 32,7 persen, dan 14,7 responden menyatakan rahasia.

"Selama enam bulan, elektabilitas Jokowi-Amin turun 3,4 persen dan Prabowo-Sandi naik 4,7 persen," tulis Bambang.

Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa meski penurunan angka elektabilitas Jokowi-Ma'ruf terlihat sedikit, tetapi memberikan pengaruh signifikan pada jarak keterpilihan.

Litbang Kompas juga melakukan survei pilihan capres dan cawapres berdasarkan usia pemilih, dengan hasil sebagai berikut:

Gen Z/pemilih pemula (<22)
Oktober 2018:
Jokowi-Ma'ruf:39,3 persen
Prabowo-Sandiaga: 44,8 persen
Rahasia: 15,9 persen

Maret 2019:
Jokowi-Ma'ruf:42,2 persen
Prabowo-Sandiaga: 47,0 persen
Rahasia: 10,8 persen

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Kasus Seleksi Jabatan di Kemenag, Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Montir Pembuat Pesawat dari Barang Bekas Diundang ke Istana

Nasional
ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

ICW Desak Revisi UU Tipikor, Salah Satunya Hapus Pasal Hukuman Mati

Nasional
Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Susi Pudjiastuti: Kapal Asing Boleh Lewat Natuna, tetapi Tidak untuk Colong Ikan

Nasional
Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Beda dengan Airlangga, Moeldoko Akui Buruh Belum Puas dengan Omnibus Law

Nasional
Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Temui Wapres, Pimpinan DPD Tekankan Pentingnya Pemekaran Papua

Nasional
6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

6 Alasan KSPI Tolak Rancangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Dikritik PKS karena Sering Kunjungan ke Luar Negeri, Ini Jawaban Prabowo

Nasional
Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Soal KAS dan Sunda Empire, Kemendagri Minta Publik Tak Mudah Percaya

Nasional
Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Kemendagri Dukung Usulan BNN soal Sinergi Pengawasan Narkoba di Perbatasan

Nasional
KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

KSPI Duga Pemerintah Berupaya Hapus Pesangon lewat Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Nasional
Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Fadli Zon Minta Pemerintah Berpikir Cerdas soal Rencana Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg

Nasional
Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Buruh: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Yasonna Laoly Tak Masuk Tim Hukum PDI-P, Hadiri Konpers di Luar Jam Kerja

Nasional
Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Fadli Zon Sebut Sandiaga Punya Modal Politik yang Tinggi untuk Maju Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X