Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Konflik Kepentingan, KPU Tak Lagi Undang Menteri dalam Debat

Kompas.com - 19/03/2019, 22:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, pihaknya tak akan mengundang menteri sebagai tamu undangan debat keempat pilpres yang akan diadakan pada Sabtu (30/3/2019).

Dikhawatirkan, jika menteri diundang oleh KPU, muncul konflik kepentingan untuk mendukung capres petahana.

"Kalau untuk debat yang keempat kemungkinan ditiadakan KPU mengundang menteri," kata Pramono usai rapat debat keempat pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2019).

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi Enggan KPU Undang Menteri Sejak Awal Debat Pilpres

"Karena debatnya antara calon presiden, maka dikhawatirkan ada menteri yang berkepentingan karena menteri adalah pembantu presiden yang saat ini menjadi petahana," sambungnya.

Pramono mengatakan, ketentuan tak mengundang menteri telah disepakati oleh kedua tim kampanye. Keputusan ini diambil melalui pertimbangan yang panjang.

Ia berharap supaya Tim Kampanye Nasional (TKN) dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) sama-sama bisa menerima keputusan tersebut.

Baca juga: TKN Pertanyakan Alasan KPU Tak Lagi Undang Menteri di Debat Pilpres

Lagipula, kesepakatan tersebut sudah muncul saat rapat persiapan akhir debat ketiga. Tetapi, di debat ketiga menteri tetap diundang lantaran undangan sudah terlanjur disebar.

Di debat keempat menteri tetap boleh hadir, tetapi jika diundang oleh tim kampanye, baik TKN maupun BPN. Sehingga, kehadiran menteri bisa dibilang untuk memberikan dukungan kepada salah satu kandidat, tidak lagi berposisi netral.

"Kalau diundang oleh tim kampanye, mereka bukan sebagai menteri, berarti sebagai anggota tim kampanye masing-masing paslon, itu silahkan saja," ujar Pramono.

Baca juga: KPU Tak Lagi Undang Menteri di Debat Keempat dan Kelima

Ia menambahkan, dalam debat keempat KPU akan lebih mengutamakan mengundang akademisi dan kelompok-kelompok masyarakat yang berkaitan dengan tema debat.

Debat keempat pilpres akan digelar Sabtu (30/3/2019). Peserta debat ialah calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Tema debat keempat yaitu ideologi, pemerintahan keamanan serta hubungan internasional.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Shangri La, Jakarta Pusat. Media penyelenggara debat di antaranya Metro TV, SCTV, dan Indosiar.

Kompas TV Debat yang diikuti oleh kedua kandidat calon wakil presiden, yang berlangsung Minggu (17/3) malam, dinilai banyak pihak berlangsung datar. Namun saling kritik tetap muncul di antara kedua cawapres itu. Apakah debat kedua calon wakil presiden kemarin malam sudah sesuai dengan harapan masyarakat? #debatcawapres2019 #debatcawapres #pilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com