Bawa Pengurus HKTI ke Istana, Moeldoko Sampaikan Dukungan Politik untuk Jokowi

Kompas.com - 19/03/2019, 17:16 WIB
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Rapat Koordinasi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Dalam acara itu, Moeldoko selaku Ketua Umum HKTI menyatakan dukungan politik kepada Presiden Joko Widodo. KOMPAS.com/IhsanuddinHimpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Rapat Koordinasi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Dalam acara itu, Moeldoko selaku Ketua Umum HKTI menyatakan dukungan politik kepada Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI) menggelar Rapat Koordinasi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Dalam acara itu, Moeldoko selaku Ketua Umum HKTI menyatakan dukungan politik kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami juga berkumpul ingin memberikan dukungan politik kepada Bapak Presiden, karena selama ini Presiden telah banyak berbuat untuk petani dan pertanian Indonesia," kata Moeldoko dalam sambutannya di hadapan Presiden Jokowi dan 500 kader HKTI.

Moeldoko menyebut dukungan politik ini diberikan karena Presiden telah melakukan reforma agraria serta redistribusi aset selama empat tahun terakhir memimpin Indonesia.

Hingga saat ini, menurut Moeldoko, negara telah memberikan kurang lebih 39.000 bidang tanah kepada para petani Indonesia.

Lahan seluas 2 juta hektare lebih dalam konteks perhutanan sosial juga telah diberikan hak pengelolaannya kepada para petani.

"Sehingga teman-teman kita yang sekarang mengelola perhutanan sosial memiliki kepastian hukum untuk mengelola selama 35 tahun," kata Kepala Staf Kepresidenan ini.

Selain itu, Moeldoko menyebut pemerintah juga telah melakukan banyak hal di bidang infrastruktur pertanian.

Misalnya, rehabilitasi jaringan irigasi tersier, mulai dari 2015-2018 kurang lenih 3.141.240 hektare. Lalu, ada juga pembangunan bendungan, embung hingga jalan desa.

Dengan infrastruktur itu, Moeldoko mengklaim petani yang biasanya hanya panen sekali, kini bisa panen dua kali dalam setahun.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Disebut Sering Sunat Hukuman Koruptor, MA: PK yang Ditolak Jauh Lebih Banyak

Nasional
Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Istana: Presiden Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X