Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM).  Pernah bekerja di industri pertambangan.

Mengikis Budaya Toleran terhadap Korupsi

Kompas.com - 14/03/2019, 15:53 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

PENGUNGKAPAN praktik jual beli sel mewah dan pemberian kebebasan kepada napi korupsi untuk meninggalkan tahanan mereda begitu saja.

Entah pada bagian mana yang telah diperbaiki oleh otoritas terkait setelah media ribut-ribut soal itu. Padahal, pemrioritasan para koruptor di dalam lapas menunjukkan bahwa para koruptor belum jera untuk bermain dalam skema koruptif meski sudah dipenjara.

Dengan kekuatan finansial yang masih dimilikinya, koruptor dan oknum pimpinan lapas membuat seluruh rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan menjadi sia-sia, bahkan terkangkangi secara fundamental.

Lapas yang seharusnya menjadi tempat penghukuman untuk membuat para penghuninya menyesal dan bertobat, justru menjadi lahan subur pelanggaran aturan.

Para koruptor yang memiliki dana besar tetap bisa menjalani kehidupannya bak raja. Mereka dengan seenaknya menyuap pemimpin lapas agar bisa memperoleh kamar tahanan eksklusif dengan fasilitas tak ubahnya di hotel mewah. Tak hanya itu, mereka juga leluasa keluar lapas dengan beragam alasan.

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Bandung, Wahid Husein, beberapa waktu lalu, sejenak membuka mata publik bahwa praktik suap terjadi sampai ke ruang-ruang penghukuman sekalipun.

Wahid tertangkap tangan menerima uang suap dari Direktur Utama PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah, narapidana kasus korupsi yang dipenjara di Lapas Sukamiskin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fahmi diduga mengarahkan istrinya, mantan artis Inneke Koesherawati, membeli serta menyerahkan mobil untuk Wahid. Mobil tersebut diberikan agar Fahmi, narapidana perkara suap proyek satelit pemonitoran di Badan Keamanan Laut (Bakamla) mendapatkan fasilitas sel mewah dan berbagai perizinan selama mendekam di Lapas Sukamiskin.

Praktik suap yang terjadi di Lapas Sukamiskin sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Kita pun terbiasa dengan rahasia umum, bukan?

Disebut rahasia karena mengandung patologi, bahkan cacat, namun luntur oleh sikap permisif kita yang gemar menoleransi dengan kata "rahasia umum".

Tentu tidak hanya di Sukamiskin, praktik seperti itu disinyalir terjadi di banyak lapas di Tanah Air. Kita tentu ingat pemberitaan seputar peredaran narkotika yang dikendalikan dari penjara. Peristiwa itu tentu tidak akan terjadi bila tidak ada suap di penjara.

Berbagai upaya sedari dulu telah dilakukan untuk mencegah suap di penjara, tetapi tetap saja praktik seperti itu ditemukan lagi jika dihendaki oleh pihak-pihak tertentu untuk ditemukan.

Secara teknis, dengan menyetorkan sejumlah uang kepada oknum aparat lapas, narapidana bisa memiliki keistimewaan tertentu, seperti telepon genggam hingga mendapatkan fasilitas mewah. Bahkan, tidak sedikit keluarga yang hendak berkunjung harus menyerahkan sejumlah uang terlebih dahulu agar bisa menemui keluarganya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.