Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM).  Pernah bekerja di industri pertambangan.

Mengikis Budaya Toleran terhadap Korupsi

Kompas.com - 14/03/2019, 15:53 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi

Caranya tentu sangat sederhana, mulai dari menumbuhkan budaya antre di kalangan anak-anak, tidak mengambil barang yang bukan miliknya, hingga membiasakan anak-anak untuk tertib berlalu lintas.

Melalui pendidikan di usia dini, niscaya kebiasaan buruk suap dan korupsi akan memudar dari tata kehidupan masyarakat Indonesia. Jika tidak dimulai dari sekarang, publik akan terus mendengar berita tentang penyelenggara negara yang ditangkap karena melakukan korupsi.

Dan, yang terakhir yang layak menjadi catatan penting bagi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, adalah bahwa perlakuan terhadap para narapidana merupakan satu rangkaian penegakan hukum yang tak terputus, sejak yang bersangkutan ditangkap hingga divonis hakim.

Penjara harus menjadi tempat di mana para penghuninya menjadi jera terhadap pelanggaran hukum yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, penjara jangan memberi celah bagi terpidana untuk tetap menikmati kehidupan layaknya di luar penjara. Sebab, jika ini terjadi, semua hukuman yang diberikan tidak akan memberi efek jera.

Oleh karenanya, penting menegakkan integritas para pemimpin dan petugas lapas. Selama ini, minimnya penghasilan menjadi alasan para petugas di lapas bertekuk lutut di hadapan narapidana yang menyuap mereka.

Kondisi tersebut tak boleh dibiarkan. Rendahnya gaji tidak boleh menjadi alasan pembenar. Justifikasi penghasilan akan terus menjadi justifikasi politik dan justifikasi sosiologis jika itu terus dikedepankan sebagai sebab, padahal faktor kebiasaan dan budayalah (permisifitas) yang paling mendorong korupsi terjadi.

Jadi, pemerintah secara umum dan Kementerian secara khusus tentu harus segera mencari solusi.

Boleh jadi salah satu opsi solusinya adalah dengan meningkatkan gaji petugas lapas, mengingat besarnya godaan di balik penjara.

Lebih dari itu, kebijakan-kebijakan untuk menghentikan regenerasi budaya permisif atas korupsi harus semakin digalakkan, demi menyelamatkan mentalitas generasi masa depan.

Hal itu perlu agar mereka tak terkotori oleh "rahasia umum yang menganggap bahwa tindakan korupsi tidak dianggap sebagai sebuah korupsi dalam makna pidana dan moral".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Pukat UGM Sebut Pernyataan Jaksa Agung Bisa Menumbuhkan Korupsi Kecil-kecilan

Nasional
Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Begini Gejala Ringan, Sedang, dan Berat Pasien Omicron

Nasional
Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nama Ahok Masuk Bursa Pimpin IKN, PKS Ingatkan Jokowi Hal-hal Ini

Nasional
PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

PDI-P Lebih Pertimbangkan Ahok Pimpin IKN, Hasto: Bu Risma Memenuhi Kualifikasi, tapi...

Nasional
Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Marak Spekulan Tanah di IKN, Pemerintah Siapkan PP Pertanahan

Nasional
Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Singapura Bisa Latihan Militer di Langit Indonesia, Effendi Simbolon: Kenapa Dikasih?

Nasional
PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya Kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

PTM 100 Persen Masih Berjalan, PGRI: Tak Ada Artinya Kalau Keselamatan Anak dan Guru Terancam

Nasional
Ruang Udara Kecil Jadi Pertimbangan, Singapura Juga Boleh Latihan di Langit RI Saat Era Soeharto

Ruang Udara Kecil Jadi Pertimbangan, Singapura Juga Boleh Latihan di Langit RI Saat Era Soeharto

Nasional
Kabareskrim: Panggilan Kedua untuk Edy Mulyadi Akan Disertai Perintah Membawa

Kabareskrim: Panggilan Kedua untuk Edy Mulyadi Akan Disertai Perintah Membawa

Nasional
Kebakaran Landa Permukiman di Sawah Besar, 240 Jiwa Mengungsi

Kebakaran Landa Permukiman di Sawah Besar, 240 Jiwa Mengungsi

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Ketua IDAI: Ruang Perawatan Khusus Anak di RS Dibuka Lagi

Kasus Covid-19 Naik, Ketua IDAI: Ruang Perawatan Khusus Anak di RS Dibuka Lagi

Nasional
Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.