DPR Minta Pemerintah Permudah Prosedur Pencairan Dana Penanganan Bencana di NTB

Kompas.com - 13/03/2019, 15:48 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Kamis (15/11/2018).
Penulis Jessi Carina
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pengawas Penanganan Bencana DPR meminta pemerintah mempermudah proses pencairan dana penanganan pascabencana gempa di Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada kendala terkait penyediaan dan pencairan dana yang akan digunakan untuk membangun rumah warga yang terdampak bencana.

"Orang susah itu enggak ada prosedurnya. Tiba-tiba dia jatuh miskin, tiba-tiba dia kehilangan rumah, tiba-tiba dia kehilangam segala-galanya. Sudah ada yang meninggal dan sebagainya. Sudahlah jangan pakai prosedur, cairkan saja. Itu yang kita inginkan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (13/3/2019).

Hal ini sudah dibicarakan dalam rapat kerja yang membahas tindak lanjut penanganan pascabencana di NTB. Jajaran bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD masing-masing kabupaten dan kota ikut hadir dalam rapat itu.

Baca juga: 4 Bulan Pasca-gempa Lombok, Ini Perkembangan Penanganannya

Dalam rapat itu, pemerintah daerah menginformasikan perkembangan pencairan dana penanganan pascabencana sejauh ini. Rata-rata, para bupati dan wali kota menyampaikan pengiriman dana yang belum dilakukan seluruhnya.

Fahri mengatakan pengiriman dana yang baru setengah ini membuat proses recovery tidak maksimal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena begini, rumah itu kan anggarannya Rp 50 juta untuk menyelesaikan rumah. Ditransfer Rp 25 juta, itu belum jadi karena enggak mungkin orang tinggal di rumah dindingnya enggak ada atau atep enggak ada," ujar Fahri.

Selain itu, pencairan dana baru bisa dilakukan di satu bank saja yaitu Bank BRI. Hal ini menyulitkan proses pencairan dana. Fahri pun meminta pemerintah pusat memudahkan prosedurnya. Menurut dia masyarakat tidak perlu dicurigai atas penyaluran dana ini.

"Kita terlalu takut begini begitu, akhirnya curiga rakyat jadi korban. Berhentilah korbankan rakyat dengan prosedur-prosedur. Kan ini bencana, bencana enggak perlu prosedur, bencana harus cepat," ujar Fahri.

Baca juga: Goncangan Gempa Lombok 2018 Fluktuatif dan Tidak Lazim

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan pihaknya sudah menerima dana Rp 1,7 triliun untuk pembangunan rumah warga yang hancur karena gempa. Namun, dana tersebut masih kurang sekitar Rp 1,8 triliun.

Najmul mengatakan ada 73.482 rumah rusak milik warga yang harus dibangun kembali.

"Sekarang kita usahakan kita minta ke pemerintah pusat supaya dana segera ditransferkan. Masyarakat kita kan mulai membangun, jangan sampai karena baru dikirim setengah, jadi tidak bisa melanjutkan karena belum ada uang," kata Najmul.

Kompas TV Puluhan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat peduli pariwisata Nusa Tenggara Barat berunjuk rasa di depan dinas pariwisata NTB.<br /> <br /> Massa menolak rencana kedatangan #NenoWarisman, #RockyGerung dan Haikal Hasan ke Lombok, 7 maret besok.<br /> <br /> Massa menilai, kedatangan tersebut akan berdampak buruk bagi industri pariwisata NTB yang mulai bangkit pasca gempa #Lombok.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Pemerintah Jamin Kepastian dan Keamanan Investasi di Indonesia

Nasional
GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

GP Ansor Sebut Pengangkatan Erick Thohir Jadi Anggota Kerhomatan Banser Tak Terkait Posisi Said Aqil sebagai Komut KAI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.