DPR Minta Pemerintah Permudah Prosedur Pencairan Dana Penanganan Bencana di NTB

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ada kendala terkait penyediaan dan pencairan dana yang akan digunakan untuk membangun rumah warga yang terdampak bencana.

"Orang susah itu enggak ada prosedurnya. Tiba-tiba dia jatuh miskin, tiba-tiba dia kehilangan rumah, tiba-tiba dia kehilangam segala-galanya. Sudah ada yang meninggal dan sebagainya. Sudahlah jangan pakai prosedur, cairkan saja. Itu yang kita inginkan," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (13/3/2019).

Hal ini sudah dibicarakan dalam rapat kerja yang membahas tindak lanjut penanganan pascabencana di NTB. Jajaran bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD masing-masing kabupaten dan kota ikut hadir dalam rapat itu.

Dalam rapat itu, pemerintah daerah menginformasikan perkembangan pencairan dana penanganan pascabencana sejauh ini. Rata-rata, para bupati dan wali kota menyampaikan pengiriman dana yang belum dilakukan seluruhnya.

Fahri mengatakan pengiriman dana yang baru setengah ini membuat proses recovery tidak maksimal.

"Karena begini, rumah itu kan anggarannya Rp 50 juta untuk menyelesaikan rumah. Ditransfer Rp 25 juta, itu belum jadi karena enggak mungkin orang tinggal di rumah dindingnya enggak ada atau atep enggak ada," ujar Fahri.

Selain itu, pencairan dana baru bisa dilakukan di satu bank saja yaitu Bank BRI. Hal ini menyulitkan proses pencairan dana. Fahri pun meminta pemerintah pusat memudahkan prosedurnya. Menurut dia masyarakat tidak perlu dicurigai atas penyaluran dana ini.

"Kita terlalu takut begini begitu, akhirnya curiga rakyat jadi korban. Berhentilah korbankan rakyat dengan prosedur-prosedur. Kan ini bencana, bencana enggak perlu prosedur, bencana harus cepat," ujar Fahri.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar mengatakan pihaknya sudah menerima dana Rp 1,7 triliun untuk pembangunan rumah warga yang hancur karena gempa. Namun, dana tersebut masih kurang sekitar Rp 1,8 triliun.

Najmul mengatakan ada 73.482 rumah rusak milik warga yang harus dibangun kembali.

"Sekarang kita usahakan kita minta ke pemerintah pusat supaya dana segera ditransferkan. Masyarakat kita kan mulai membangun, jangan sampai karena baru dikirim setengah, jadi tidak bisa melanjutkan karena belum ada uang," kata Najmul.