Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Bulan Pasca-gempa Lombok, Ini Perkembangan Penanganannya

Kompas.com - 19/12/2018, 19:13 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, pemerintah sedang fokus dalam melakukan percepatan pembangunan pasca-gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 5 Agustus 2018.

Hal itu disampaikan Willem saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).

"Sekarang, dalam percepatan ini, maka masyarakat bersama pemerintah itu akan melakukan percepatan pembangunan," ujar Willem.

Willem mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, kegiatan belajar mengajar maupun pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu.

Baca juga: Cerita Jokowi soal Bantuan Gempa Lombok yang 2,5 Bulan Belum Cair

Untuk mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) sudah memperbaiki sekolah dan rumah sakit yang mengalami rusak ringan agar dapat segera berfungsi kembali.

Namun, untuk bangunan yang rusak berat, Willem mengatakan, bangunan sementara juga sudah mulai didirikan.

"Kementerian PUPR telah membangun sekolah-sekolah darurat, rumah sakit-rumah sakit sementara. Jadi kegiatan sekarang untuk pembangunan kembali itu," jelas dia.

Sementara, untuk perumahan warga, proses pendataan dan verifikasi rumah rusak sudah selesai dilakukan.

Baca juga: Begini Kondisi Terkini Jalur Pendakian Gunung Rinjani Pasca-Gempa Lombok

 

Namun, masih ada kendala terkait percepatan pembangunan perumahan, yaitu kurangnya fasilitator. Padahal, percepatan pembangunan perlu bantuan fasilitator.

Kendala lainnya adalah dana yang belum tersalurkan ke masyarakat. Ia berharap kendala-kendala tersebut teratasi sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.

"Anggaran sudah sampai di pemerintah daerah namun masih tertahan. Belum seluruhnya bisa disampaikan kepada masyarakat karena ada perbedaan validasi dan verifikasi tentang tingkat kerusakan rumah," kata Willem.

"Jadi itu yang kita kerjakan. Memang kita harapkan bahwa dalam enam bulan, maka rumah-rumah itu bisa dibangun kembali," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan 'Cawe-cawe' Pj Kepala Daerah

Yusril Sebut Kekalahan Prabowo di Aceh Mentahkan Dugaan "Cawe-cawe" Pj Kepala Daerah

Nasional
Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Kejagung Kembali Sita Mobil Milik Harvey Moeis, Kini Lexus dan Vellfire

Nasional
Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com