Kompas.com - 19/12/2018, 19:13 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018). KOMPAS.com/Devina HalimKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, pemerintah sedang fokus dalam melakukan percepatan pembangunan pasca-gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 5 Agustus 2018.

Hal itu disampaikan Willem saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta Timur, Rabu (19/12/2018).

"Sekarang, dalam percepatan ini, maka masyarakat bersama pemerintah itu akan melakukan percepatan pembangunan," ujar Willem.

Willem mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, kegiatan belajar mengajar maupun pelayanan kesehatan tidak boleh terganggu.

Baca juga: Cerita Jokowi soal Bantuan Gempa Lombok yang 2,5 Bulan Belum Cair

Untuk mempercepat proses rekonstruksi dan rehabilitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) sudah memperbaiki sekolah dan rumah sakit yang mengalami rusak ringan agar dapat segera berfungsi kembali.

Namun, untuk bangunan yang rusak berat, Willem mengatakan, bangunan sementara juga sudah mulai didirikan.

"Kementerian PUPR telah membangun sekolah-sekolah darurat, rumah sakit-rumah sakit sementara. Jadi kegiatan sekarang untuk pembangunan kembali itu," jelas dia.

Sementara, untuk perumahan warga, proses pendataan dan verifikasi rumah rusak sudah selesai dilakukan.

Baca juga: Begini Kondisi Terkini Jalur Pendakian Gunung Rinjani Pasca-Gempa Lombok

 

Namun, masih ada kendala terkait percepatan pembangunan perumahan, yaitu kurangnya fasilitator. Padahal, percepatan pembangunan perlu bantuan fasilitator.

Kendala lainnya adalah dana yang belum tersalurkan ke masyarakat. Ia berharap kendala-kendala tersebut teratasi sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.

"Anggaran sudah sampai di pemerintah daerah namun masih tertahan. Belum seluruhnya bisa disampaikan kepada masyarakat karena ada perbedaan validasi dan verifikasi tentang tingkat kerusakan rumah," kata Willem.

"Jadi itu yang kita kerjakan. Memang kita harapkan bahwa dalam enam bulan, maka rumah-rumah itu bisa dibangun kembali," lanjut dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Nasional
Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X