Kompas.com - 08/03/2019, 16:20 WIB
Menristek Dikti Mohamad Nasir dan Kepala LIP Laksana Tri Handoko menemui Wapres Jusuf Kalla bahas reorganisasi pegawai Kompas.com/Rakhmat Nur HakimMenristek Dikti Mohamad Nasir dan Kepala LIP Laksana Tri Handoko menemui Wapres Jusuf Kalla bahas reorganisasi pegawai
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menyatakan reorganisasi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tak akan memangkas jumlah pegawai.

Hal itu disampaikan Nasir usai membahas polemik tersebut bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

"Jangan khawatir. Mereka (yang tidak setuju) kan isunya pemberhentian pegawai. Kan tidak ada pemberhentian pegawai, tidak ada pemberhentian pegawai di LIPI. Dalam hal ini reorganisasi itu biasa di dalam suatu lembaga," ujar Nasir.

Baca juga: Temui Wapres, Menristek Dikti dan Kepala LIPI Bahas Polemik Reorganisasi Pegawai

"Mereka dalam hal ini dianggap sesuatu yang meresahkan, padahal enggak ada apa-apanya. Ke depan kami akan sinkronkan dengan target yang dicapai, apa yang akan dicapai dengan struktur yang baru. Apa yang akan dicapai LIPI di masa depan," lanjut dia.

Nasir mengatakan, reorganisasi di LIPI hanya meredistribusi pegawai dan menyederhanakan struktur sehingga semuanya berjalan secara efektif dan efisien.

Ia pun mengatakan, kebijakan reorganisasi tersebut untuk sementara waktu dihentikan. Rencananya kebijakan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu tujuan dan teknisnya.

"Sementara berhenti dulu, supaya tidak gaduh. Nanti akan kami ajak bicara detailnya. Apa sih yang diinginkan mereka," ujar Nasir.

"Ada lima deputi akan kami undang. Kami akan bicarakan target capaian LIPI ke depan apa. Reorganisasi yang dilakukan seperti apa. Dampak ini apa yang terjadi," lanjut Nasir.

Sebelumnya rombongan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo dan anggota Komisi VII untuk mengadukan kebijakan Kepala LIPI yang baru Laksana Tri Handoko.

Mereka mengeluhkan kebijakan reorganisasi yang dilakukan Handoko di LIPI. Mereka yang datang mengadu bukan hanya peneliti biasa melainkan juga profesor-profesor seperti Syamsudin Haris, Asvi Warman Adam, dan Hanny Warsilah.

Baca juga: Kepala LIPI Sebut Banyak Peneliti Jadi Pegawai Administrasi

"Ada masalah di dalam kebijakan reorganisasi dan redistribusi di LIPI yang dilakukan oleh kepala LIPI. Masalah-masalah itu diantaranya adalah pembabatan sejumlah satuan kerja, pemecahan eselon II, penghapusan sejumlah eselon III kemudian rencana dirumahkannya ratusan staf pendukung jumlahnya 1.500," ujar Syamsudin Haris di Kompleks Parlemen, Rabu (30/1/2019).

Syamsudin mengatakan, mereka bukannya menolak reorganisasi, tetapi pegawai LIPI berharap hal itu dilakukan secara bertahap.

Akibat kebijakan ini, banyak pegawai yang kehilangan pekerjaannya. Syamsudin mengatakan kebijakan yang dilakukan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Anggap Ada Upaya Pelemahan KPK, Direktur YLBHI Sebut Presiden Bertanggung Jawab

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X