Menristek Dikti Pastikan Reorganisasi di LIPI Tak Pangkas Jumlah Pegawai

Hal itu disampaikan Nasir usai membahas polemik tersebut bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

"Jangan khawatir. Mereka (yang tidak setuju) kan isunya pemberhentian pegawai. Kan tidak ada pemberhentian pegawai, tidak ada pemberhentian pegawai di LIPI. Dalam hal ini reorganisasi itu biasa di dalam suatu lembaga," ujar Nasir.

"Mereka dalam hal ini dianggap sesuatu yang meresahkan, padahal enggak ada apa-apanya. Ke depan kami akan sinkronkan dengan target yang dicapai, apa yang akan dicapai dengan struktur yang baru. Apa yang akan dicapai LIPI di masa depan," lanjut dia.

Nasir mengatakan, reorganisasi di LIPI hanya meredistribusi pegawai dan menyederhanakan struktur sehingga semuanya berjalan secara efektif dan efisien.

Ia pun mengatakan, kebijakan reorganisasi tersebut untuk sementara waktu dihentikan. Rencananya kebijakan tersebut disosialisasikan terlebih dahulu tujuan dan teknisnya.

"Sementara berhenti dulu, supaya tidak gaduh. Nanti akan kami ajak bicara detailnya. Apa sih yang diinginkan mereka," ujar Nasir.

"Ada lima deputi akan kami undang. Kami akan bicarakan target capaian LIPI ke depan apa. Reorganisasi yang dilakukan seperti apa. Dampak ini apa yang terjadi," lanjut Nasir.

Sebelumnya rombongan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo dan anggota Komisi VII untuk mengadukan kebijakan Kepala LIPI yang baru Laksana Tri Handoko.

Mereka mengeluhkan kebijakan reorganisasi yang dilakukan Handoko di LIPI. Mereka yang datang mengadu bukan hanya peneliti biasa melainkan juga profesor-profesor seperti Syamsudin Haris, Asvi Warman Adam, dan Hanny Warsilah.

"Ada masalah di dalam kebijakan reorganisasi dan redistribusi di LIPI yang dilakukan oleh kepala LIPI. Masalah-masalah itu diantaranya adalah pembabatan sejumlah satuan kerja, pemecahan eselon II, penghapusan sejumlah eselon III kemudian rencana dirumahkannya ratusan staf pendukung jumlahnya 1.500," ujar Syamsudin Haris di Kompleks Parlemen, Rabu (30/1/2019).

Syamsudin mengatakan, mereka bukannya menolak reorganisasi, tetapi pegawai LIPI berharap hal itu dilakukan secara bertahap.

Akibat kebijakan ini, banyak pegawai yang kehilangan pekerjaannya. Syamsudin mengatakan kebijakan yang dilakukan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan.