Kepala LIPI Sebut Banyak Peneliti Jadi Pegawai Administrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko mengungkapkan, saat ini masih banyak penelitik di LIPI yang bekerja sebagai pegawai administrasi.  

Karena itu, penting bagi LIPI untuku mereorganisasi para pegawainya. Salah satunya agar para peneliti yang berada di pusat-pusat penelitian tak menjadi pegawai administrasi. Mereka bisa fokus untuk mengerjakan penelitian.

"LIPI ini dari 4.500 orang, 2.500 itu (sebagai) administrasi pendukung. Yang penelitiannya hanya 2.000 (orang). Jadi ini saja sudah jomplang, jadi kami harus melakukan sesuatu supaya ada efisensi," ujar Handoko usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

"Waktu itu sebagian peneliti terpaksa jadi administrasi, dengan proses yang sekarang peneliti fokus dengan penelitian. Tidak perlu repot administrasi karena kami punya cukup banyak orang yang menggantikan mereka supaya mereka fokus penelitan," lanjut dia.

Ia menduga ada sebagian kecil peneliti di LIPI yang khawatir dengan reorganisasi yang akan dijalnakan. Menurut Handoro, mereka khawatir reorganisasi akan mengubah Indeks Prestasi Kerja.

Padahal, menurut Handoko, kinerja seorang peneliti diukur melalui indeks prestasi kerja berupa kuantitas dan kualitas penelitiannya.

"Kalau ASN sekarang kalau enggak ada KPI, pembayar pajak tidak rela. Padahal gaji dan tunjangan naik terus, tapi diberlakukan KPI tidak mau. Kan penelitian di seluruh dunia basisnya KPI. Kalau enggak nanti kita enggak maju dong. Peneliti kan tidak bisa seenaknya," lanjut dia.

Sebelumnya rombongan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo dan anggota Komisi VII untuk mengadukan kebijakan Kepala LIPI yang baru Laksana Tri Handoko.

Mereka mengeluhkan kebijakan reorganisasi yang dilakukan Handoko di LIPI. Mereka yang datang mengadu bukan hanya peneliti biasa melainkan juga profesor-profesor seperti Syamsudin Haris, Asvi Warman Adam, dan Hanny Warsilah.

Baca juga: Temui Wapres, Menristek Dikti dan Kepala LIPI Bahas Polemik Reorganisasi Pegawai

"Ada masalah di dalam kebijakan reorganisasi dan redistribusi di LIPI yang dilakukan oleh kepala LIPI. Masalah-masalah itu diantaranya adalah pembabatan sejumlah satuan kerja, pemecahan eselon II, penghapusan sejumlah eselon III kemudian rencana dirumahkannya ratusan staf pendukung jumlahnya 1.500," ujar Syamsudin Haris di Kompleks Parlemen, Rabu (30/1/2019).

Syamsudin mengatakan, mereka bukannya menolak reorganisasi, tetapi pegawai LIPI berharap hal itu dilakukan secara bertahap.

Akibat kebijakan ini, banyak pegawai yang kehilangan pekerjaannya. Syamsudin mengatakan kebijakan yang dilakukan tidak memperhatikan sisi kemanusiaan.