Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Undangan Rakernas Peningkatan Kinerja dari Kepala LIPI

Kompas.com - 25/02/2019, 19:19 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Saat ini beredar sebuah pesan singkat (SMS) yang mengatasnamakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tangerang, Agus Haryono,

Pesan ini beredar melalui pesan pendek atau SMS, juga tersebar di media sosial hingga hari ini, Senin (25/2/2019).

Dalam pesan disebutkan bahwa akan ada rapat koordinasi nasional (rakernas) yang akan diselenggarakan di Semarang pada 3-5 Maret 2019.

Narasi yang beredar:

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, pesan ini dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal pada Senin (25/2/2019).

Dalam pesan itu, disebutkan bahwa Kepala LIPI Tangerang, Agus Haryono mengundang Dr Akhmad Darmawan dengan nomor peserta 09998879 untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (rakernas) Peningkatan Kinerja Tenaga Kesehatan dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Adapun, rakernas ini akan dilaksanakan di Hotel Grand Hilton, Semarang pada 5-6 Maret 2019. Pesan ini juga mengatasnamakan pihak Kemenristek Dikti.

Selain itu, pesan tersebut juga berisi informasi bahwa seluruh biaya transportasi dan akomodasi peserta rakernas akan ditanggung oleh pihak Kemenristek Dikti, yakni sebesar Rp 8 juta.

Sementara, untuk mengurus penerimaan dana akomodasi, peserta diminta untuk menghubungi Ketua Panitia Penyelenggara, Prof Suprapto MKes, PhD atau nomor kontak 085220780123.

Dalam pesan, dijelaskan juga bahwa sebaiknya peserta segera mengambil undangan paling lambat Selasa (26/2/2019).

Penelusuran Kompas.com:

Beredarnya SMS yang belum jelas kebenarannya ini, pihak Kompas.com kemudian meminta klarifikasi kepada LIPI.

Kepala Sub Bagian Hubungan Media, Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI, Fakhri Zakaria menegaskan bahwa pesan tersebut tidak benar.

"Untuk semua undangan kegiatan, LIPI tidak pernah memberikan undangan lewat SMS. Mekanismenya dilakukan melalui surat dinas resmi," ujar Fakhri saat dihubungi Kompas.com pada Senin (25/2/2019).

"Kejadian tersebut sebelumnya sudah pernah terjadi setahun lalu. Pelaku selalu mencatut nama pejabat LIPI," kata dia.

Menilik banyaknya pesan yang meresahkan ini, LIPI juga telah melapor kepada pihak operator telekomunikasi untuk melakukan pemblokiran nomor pelaku.

Fakhri mengungkapkan bahwa sebelumnya Sekretaris Utama LIPI juga sempat menjadi korban pencatutan SMS palsu tersebut.

Atas kasus penyebutan nama secara ilegal tersebut, LIPI juga telah melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Selain itu, LIPI juga memberikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap pesan yang mengatasnamakan LIPI.

"Jika menemukan surat atau pesan yang mengatasnamakan LIPI, segera lakukan konfirmasi melalui telepon 021-522 5711 ext. 1352/1355, atau email humas@mail.lipi.go.id," ujar Fakhri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com