7 Fakta Kasus yang Menimpa Robertus Robet

Kompas.com - 08/03/2019, 09:05 WIB
Aktivis HAM sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet (jaket biru) telah dipulangkan oleh pihak kepolisian, Kamis (7/3/2019) sore. KOMPAS.com/Devina HalimAktivis HAM sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet (jaket biru) telah dipulangkan oleh pihak kepolisian, Kamis (7/3/2019) sore.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet, ditangkap di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2019) dini hari.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) tersebut dituduh menghina institusi TNI.

Tindak pidana tersebut diduga dilakukan Robet saat berorasi di Aksi Kamisan pada 28 Februari 2019 mengenai dwifungsi ABRI.

Dalam orasinya, Robet menyanyikan lagu yang sering dinyanyikan mahasiswa pergerakan 1998 untuk menyindir institusi ABRI.

Baca juga: Ini Video Orasi yang Diduga Jadi Penyebab Robertus Robet Ditangkap Polisi

Berikut fakta-fakta terkait kasus yang dituduhkan kepada Robertus.

1. Robertus Minta maaf

Setelah menjalani pemeriksaan, Robertus sempat memberikan keterangan kepada awak media. Ia meminta maaf atas orasinya yang dinilai menghina institusi TNI.

"Oleh karena orasi itu saya telah menyinggung dan dianggap merendahkan atau menghina institusi, saya pertama-tama ingin menyatakan permohonan maaf," ungkap Robertus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2019) sore.

Ia menegaskan bahwa dirinya tak berniat untuk menghina dan merendahkan institusi TNI.

2. Polisi anggap Robertus mendiskreditkan TNI

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, orasi Robertus tidak sesuai fakta dan data.

Oleh karena itu, orasi tersebut dianggap mendiskreditkan institusi tertentu.

"Apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya dan itu mendiskreditkan, tanpa ada data dan fakta, itu mendiskreditkan salah satu institusi. Itu berbahaya," kata Dedi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis.

3. Ditetapkan tersangka

Robertus ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 207 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia.

Pada Pasal 207 KUHP tersebut tertulis "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

4. Polisi merasa punya cukup bukti

Dedi mengatakan, tim penyidik sudah memiliki cukup bukti untuk menjemput paksa Robertus Robet.

Dedi mengatakan, penyidik sudah memiliki petunjuk berupa video utuh orasi Robertus yang mengandung dugaan penghinaan tersebut.

Selain itu, penyidik disebutkan telah meminta keterangan para ahli, baik pidana maupun bahasa.

Langkah berikutnya, kata Dedi, kepolisian mengadakan gelar perkara.

"Kemudian membuat konstruksi hukumnya dulu untuk Pasal 207 KUHP. Setelah itu dinyatakan cukup, dari hasil gelar perkara tersebut, maka dari penyidik Direktorat Siber tadi malam mengambil langkah penegakan hukum berupa mendatangi kediaman saudara R dan membawa saudara R ke kantor untuk dimintai keterangan," kata Dedi.

Menurut keterangan Dedi, bukti tersebut bertambah dengan pengakuan Robertus bahwa dia yang melontarkan orasi tersebut.

5. Bukan aduan

Dedi menuturkan, penangkapan tersebut didasari pada laporan polisi model A dan bukan aduan pihak tertentu.

Laporan polisi model tersebut adalah laporan yang dibuat berdasarkan temuan polisi.

"Penangkapan ini, saya sampaikan kepada rekan-rekan, adalah laporan polisi model A," ungkap Dedi.

6. Robertus tak ditahan

Kepolisian tidak menahan Robertus. Dedi mengatakan, Robertus juga tidak dikenai wajib lapor.

"Saya luruskan lagi, yang bersangkutan tidak dikenai wajib lapor," kata Dedi.

Dedi menjelaskan bahwa ancaman hukuman maksimal Pasal 207 KUHP yang disangkakan kepada Robertus, yaitu 1,5 tahun. Oleh karena itu, penahanan tidak dilakukan.

7. Polisi usut penyebar video

Kepolisian sedang mendalami penyebar video orasi Robertus. Penyidik sudah mengantongi akun-akun yang diduga menyebarkan video orasi tersebut.

Dedi melanjutkan, penyidik tinggal mengidentifikasi pemilik akun-akun tersebut.

"Sudah tahu, sudah di-mapping, di-profiling, tinggal diidentifikasi," ungkapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MA 'Diskon' Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

MA "Diskon" Hukuman Anas Urbaningrum, Daftar Koruptor yang Dapat Keringanan Tambah Panjang

Nasional
Jenazah Sandera WNI yang Tewas Diterbangkan dengan Pesawat Militer Filipina

Jenazah Sandera WNI yang Tewas Diterbangkan dengan Pesawat Militer Filipina

Nasional
Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Plt dan Pjs Kepala Daerah Tak Netral di Pilkada, Mendagri Siap Beri Sanksi

Nasional
WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

WNI Sandera Abu Sayyaf Tewas dalam Baku Tembak di Filipina

Nasional
Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Hukuman Anas Dikurangi MA, KPK: Biar Masyarakat yang Menilai

Nasional
Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Menlu ASEAN Bertemu Inggris, Menlu RI sampaikan Poin-poin Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

[POPULER NASIONAL] Jengkelnya Kapolri kepada Oknum Polisi di Sultra | Pedagang ke Jokowi : Corona Itu Setan, Pak

Nasional
Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Ketua Satgas PEN: Kesehatan yang Utama, Ekonomi Menyusul

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih di Bawah 30 Persen, Berikut Rinciannya...

Nasional
Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Bio Farma Sebut Tak Ditemukan Efek Samping dari Sukarelawan Vaksin Covid-19

Nasional
Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Tim Riset Skrining 1.447 Sukarelawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Amien Rais Akan Umumkan Nama Parpol Baru, Bukan PAN Reformasi

Nasional
Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Wamenkeu Sebut 96 Keluarga Nakes Gugur Sudah Terima Santunan Rp 300 Juta

Nasional
Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Berkas Perkara Djoko Tjandra dan Andi Irfan Jaya Dilimpahkan ke JPU

Nasional
Lebih dari 2.000 Bencana Terjadi hingga Akhir September 2020

Lebih dari 2.000 Bencana Terjadi hingga Akhir September 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X