Kompas.com - 08/03/2019, 07:02 WIB
Aktivis HAM sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet (jaket biru) telah dipulangkan oleh pihak kepolisian, Kamis (7/3/2019) sore. KOMPAS.com/Devina HalimAktivis HAM sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet (jaket biru) telah dipulangkan oleh pihak kepolisian, Kamis (7/3/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet, tidak dikenakan wajib lapor.

"Saya luruskan lagi, yang bersangkutan tidak dikenakan wajib lapor," ungkap Dedi usai pemeriksaan Robertus, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2019).

Namun, aktivis HAM tersebut masih menyandang status sebagai tersangka dalam kasus yang menjeratnya.

Baca juga: Berkaca dari Kasus Robertus Robet, UU ITE Dinilai Harus Dikaji Ulang

Lebih lanjut, kendati berstatus tersangka, Robertus tidak ditahan.

Dedi menjelaskan bahwa ancaman hukuman maksimal pasal 207 KUHP yang disangkakan kepada Robertus yaitu 1,5 tahun. Oleh karena itu, penahanan tidak dilakukan.

"Untuk pasal 207 KUHP, ancaman hukuman cuma 1 tahun 6 bulan. Jadi penyidik tidak melakukan penahanan dan hari ini diperbolehkan yang bersangkutan untuk kembali," jelasnya.

Dedi menambahkan, tak menutup kemungkinan Robertus dipanggil lagi jika penyidik membutuhkan keterangan tambahan.

Baca juga: Robertus Robet Dijerat Pasal Penghinaan Penguasa atau Badan Hukum di Indonesia

Pada pasal 207 KUHP tersebut tertulis "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Robertus Robet sebelumnya ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan SARA, berita hoaks atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.

Baca juga: Peneliti ICW: Video Robertus Dipotong, Konteksnya Jadi Sangat Berubah

Tindak pidana tersebut diduga dilakukan Robet saat berorasi di Aksi Kamisan pada 28 Februari 2019 mengenai dwifungsi ABRI.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Penggeledahan Terkait Kasus Suap Pajak di Kalsel Sesuai Aturan

KPK Pastikan Penggeledahan Terkait Kasus Suap Pajak di Kalsel Sesuai Aturan

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.577.526, Bertambah 5.702 Orang

UPDATE: Kasus Covid-19 Indonesia Kini 1.577.526, Bertambah 5.702 Orang

Nasional
Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara, Ini Alasannya...

Aburizal Bakrie Disuntik Vaksin Nusantara, Ini Alasannya...

Nasional
Rumah Achmad Soebardjo Dinilai Punya Nilai Penting dalam Sejarah Kemerdekaan

Rumah Achmad Soebardjo Dinilai Punya Nilai Penting dalam Sejarah Kemerdekaan

Nasional
Anggota DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Mereka Relawan Uji Klinis atau Bukan?

Anggota DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Mereka Relawan Uji Klinis atau Bukan?

Nasional
Vaksinasi Saat Ramadhan, Lansia dengan Komorbid Boleh Disuntik jika Tak Kambuh

Vaksinasi Saat Ramadhan, Lansia dengan Komorbid Boleh Disuntik jika Tak Kambuh

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 6 Terduga Teroris Terkait Aksi Bom di Makassar

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 6 Terduga Teroris Terkait Aksi Bom di Makassar

Nasional
Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Menakar Peluang Prabowo pada Pilpres 2024

Nasional
Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Rumah Achmad Soebardjo, Rekam Sejarah dan Perjuangan Diplomasi RI

Nasional
Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

Kasus Nurdin Abdullah, KPK Geledah Sebuah Rumah di Makassar

Nasional
Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran

Kadiv Propam Minta Maaf ke Kapolri karena Makin Banyak Polisi Lakukan Pelanggaran

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres 7/2021, Cuti Bersama Tak Kurangi Hak Cuti Tahunan ASN

Jokowi Terbitkan Keppres 7/2021, Cuti Bersama Tak Kurangi Hak Cuti Tahunan ASN

Nasional
Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Mendagri Minta RKPD Kalimantan Utara Tahun 2022 Dorong Pemberdayaan SDM

Nasional
Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Alasan DPR Mau Disuntik Vaksin Nusantara yang Belum Lolos Uji Klinis BPOM

Nasional
Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021 Hanya 2 Hari

Jokowi Terbitkan Keppres, Cuti Bersama ASN Tahun 2021 Hanya 2 Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X