Berstatus Tersangka, Polri Sebut Dosen UNJ Robertus Robet Tak Wajib Lapor

Kompas.com - 08/03/2019, 07:02 WIB
Aktivis HAM sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet (jaket biru) telah dipulangkan oleh pihak kepolisian, Kamis (7/3/2019) sore. KOMPAS.com/Devina HalimAktivis HAM sekaligus dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet (jaket biru) telah dipulangkan oleh pihak kepolisian, Kamis (7/3/2019) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Robertus Robet, tidak dikenakan wajib lapor.

"Saya luruskan lagi, yang bersangkutan tidak dikenakan wajib lapor," ungkap Dedi usai pemeriksaan Robertus, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2019).

Namun, aktivis HAM tersebut masih menyandang status sebagai tersangka dalam kasus yang menjeratnya.

Baca juga: Berkaca dari Kasus Robertus Robet, UU ITE Dinilai Harus Dikaji Ulang

Lebih lanjut, kendati berstatus tersangka, Robertus tidak ditahan.

Dedi menjelaskan bahwa ancaman hukuman maksimal pasal 207 KUHP yang disangkakan kepada Robertus yaitu 1,5 tahun. Oleh karena itu, penahanan tidak dilakukan.

"Untuk pasal 207 KUHP, ancaman hukuman cuma 1 tahun 6 bulan. Jadi penyidik tidak melakukan penahanan dan hari ini diperbolehkan yang bersangkutan untuk kembali," jelasnya.

Dedi menambahkan, tak menutup kemungkinan Robertus dipanggil lagi jika penyidik membutuhkan keterangan tambahan.

Baca juga: Robertus Robet Dijerat Pasal Penghinaan Penguasa atau Badan Hukum di Indonesia

Pada pasal 207 KUHP tersebut tertulis "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan hukum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Robertus Robet sebelumnya ditangkap karena diduga menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat berdasarkan SARA, berita hoaks atau penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.

Baca juga: Peneliti ICW: Video Robertus Dipotong, Konteksnya Jadi Sangat Berubah

Tindak pidana tersebut diduga dilakukan Robet saat berorasi di Aksi Kamisan pada 28 Februari 2019 mengenai dwifungsi ABRI.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, Wakil Pemerintah Minta Pembacaan Keterangan Presiden Ditunda

Nasional
Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR Dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Bahas Calon Tunggal Kapolri Listyo Sigit, Rapat Komisi III DPR Dengan Kompolnas Digelar Tertutup

Nasional
Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA jadi Prioritas

Ketua KY Sebut Kerja Sama dengan MA jadi Prioritas

Nasional
Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri Minta Satpol PP Tegakkan Disiplin Penegakan Protokol Kesehatan

Nasional
DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

DFW Indonesia Catat Tingkat Keselamatan Nelayan Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Jokowi Minta Pengusaha Besar Libatkan UMKM, Tak Pentingkan Diri Sendiri

Nasional
Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Gatot Sudjito, Anggota DPR RI Kelima yang Meninggal Dunia Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

UPDATE: Bertambah 4 di 3 Negara, Total 2.820 Kasus Covid-19 WNI di Luar Negeri

Nasional
Swab Antigen Disiapkan untuk Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian Gempa Sulbar

Swab Antigen Disiapkan untuk Antisipasi Penularan Covid-19 di Pengungsian Gempa Sulbar

Nasional
Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kerja Sama UMKM dengan Perusahaan Besar Bisa Beri Kontribusi Signifikan Terhadap Perekonomian Nasional

Nasional
Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Senin Pagi, Jokowi Akan Bertolak ke Kalimantan Selatan Tinjau Banjir

Nasional
Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Undang Kompolnas Hari Ini, Komisi III Bakal Bahas Calon Kapolri Tunggal Listyo Sigit

Nasional
UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

UPDATE 18 Januari: 19.435 Orang Mengungsi akibat Gempa Sulbar

Nasional
Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Mukti Fajar Nur Dewata Terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial

Nasional
Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Anggota DPR RI Gatot Sudjito Meninggal Setelah Terpapar Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X