Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Di Orde Baru Pun Ada Keberhasilan untuk Rakyat dan Negara

Kompas.com - 03/03/2019, 12:08 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai ada beberapa hal positif yang dicapai rezim Orde Baru selama beberapa tahun.

Hal tersebut dikatakan Prabowo saat menyampaikan sambutan di acara Silaturahim dan Konsolidasi Nasional Aliansi Pencerah Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

"Saya mendapatkan pencerahan kurang lebih 20 tahun yang lalu. Waktu 1998. Di situ saya sudah kontak dan berhubungan dengan tokoh-tokoh nasional. Saya sering berhubungan dengan Pak Amien Rais. Padahal saya bagian dari rezim yang berkuasa," ujar Prabowo.

Baca juga: Tim Prabowo Permasalahkan Cuti Kampanye, Ini Respons Jokowi

"Tapi dari awal saya pun sudah merasakan. Bahwa di dalam suatu rezim yang berkuasa itu ada orang-orang, ada tokoh-tokoh, ada unsur-unsur yang sebetulnya niatnya adalah baik untuk rakyat dan bangsa," lanjut dia.

Ia menambahkan, ada sejumlah capaian rezim Orde Baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa di antaranya ialah swasembada pangan dan meningkatnya produksi di segala bidang.

Bahkan, kata Prabowo, pesawat terbang buatan putra-putri Indonesia berhasil diterbangkan dan menjadi sejarah bangsa.

Baca juga: PDI-P: AHY Pidato karena Aspirasi Tersumbat di Kubu Prabowo

Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Orde Baru bisa mencapai 6-8 persen.

"Di dalam Orde Baru pun kalau kita lihat, kalau kita simak, dari 32 tahun Orde Baru bisa dikatakan, katakanlah, 20 tahun pertama, 25 tahun pertama, ada suatu keberhasilan untuk rakyat dan negara," kata dia.

"Bahkan kita melihat dulu sampai di Orde Baru lah yang melahirkan ICMI. Orde Baru lah yang memungkinkan banyak sekali peranan daripada anak-anak muda muslim untuk berkarya, untuk berkhidmat, untuk berbakti di berbagai lembaga institusi yang cukup berpengaruh," lanjut Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Kompas TV Presiden Joko Widodo yang memilih tidak cuti total saat kampanye pilpres 2019 dipertanyakan oleh anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat melakukan audensi di Komisi Pemilihan Umum.KPU menjelaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan undang-undang yang berlaku. Menurut komisioner KPU, Wahyu Setiawan, aturan cuti pada pemilihan presiden berbeda dengan dengan pilkada. Ketika petahana menjadi capres, pada waktu yang bersamaan juga menjadi presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com