Tim Prabowo Permasalahkan Cuti Kampanye, Ini Respons Jokowi

Kompas.com - 01/03/2019, 18:47 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan ulama dan pimpinan pondok pesantren atau dayah yang ada di Aceh, Jumat (14/12/2018). Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh, Jokowi menyampaikan akan segera menyelesaikan rancangan undang-undang terhadap pesantren. KOMPAS.com/RAJA UMARPresiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan ulama dan pimpinan pondok pesantren atau dayah yang ada di Aceh, Jumat (14/12/2018). Dalam pertemuan yang berlangsung di salah satu hotel di Banda Aceh, Jokowi menyampaikan akan segera menyelesaikan rancangan undang-undang terhadap pesantren.

GORONTALO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan akan cuti untuk kampanye Pilpres 2019 jika aturan yang ada memang mengharuskannya cuti total.

"Ya, ini aturan KPU, semuanya kan berangkat dari aturan. Kalau aturan mengharuskan saya cuti total, ya saya akan cuti total," kata Presiden Jokowi usai dialog dengan petani jagung di Desa Motilango Kabupaten Gorontalo, Jumat (1/3/2019), seperti dikutip Antara.

Menurut dia, aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mengharuskan dirinya cuti total sehingga masih bisa bekerja.

"KPU tidak mengharuskan itu, ya kan, dan saya masih bisa bekerja, paling hari Sabtu atau Minggu. Lebih baik kan, aturan memperbolehkan kok," ucap Jokowi.

Baca juga: Tim Prabowo Minta Jokowi Transparan soal Penggunaan Hak Cuti Kampanye

Ia menegaskan kalau aturan mengharuskan dirinya harus cuti, maka ia akan cuti.

Sebelumnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mendesak Jokowi untuk transparan kepada masyarakat mengenai waktu cuti yang ia pakai saat berkampanye.

Wakil Direktur Relawan BPN Ferry Juliantono menyatakan, transparansi tersebut diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan fasilitas negara yang sejatinya tidak Jokowi gunakan kala berkampanye.

"Kan bisa saja dia sebagai presiden menggunakan wewenangnya menggunakan fasilitas negara, dan ini harus dijawab oleh Pak Jokowi, kapan mau transparan menggunakan hak cuti itu," kata Ferry di media center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (26/2).

Baca juga: Jokowi Heran Keluarga Uno Malah Mendukungnya, Bukan Sandiaga

Ferry menegaskan, jika Jokowi tidak menggunakan hak cutinya dan terbukti menggunakan fasilitas negara untuk kampanye, maka Jokowi telah melanggar Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kami dari BPN ingin menyampaikan Pak Jokowi supaya tegas-tegas saja supaya menggunakan hak cutinya, supaya tidak menggunakan fasilitas negara," ungkapnya.

Baca tentang


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X