TKI Alami "Recycle Trafficking": KDRT di Daerah Asal, Dihukum Mati di Luar Negeri

Kompas.com - 28/02/2019, 18:21 WIB
Imparsial menggelar konferensi hukuman mati dan hak untuk hidup. di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (28/2/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comImparsial menggelar konferensi hukuman mati dan hak untuk hidup. di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Yuniyanti Chuzaifah menyebutkan, kasus-kasus hukuman mati yang dialami tenaga kerja Indonesia ( TKI) di luar negeri bermula dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat tinggal di Indonesia.

"Mereka tu akar masalahnya bermula saat menjadi korban KDRT. Kemudian, karena itulah mereka migrasi ke negara lain sebagai seorang TKI," ujar Yuni dalam konferensi hukuman mati dan hak hidup yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: Hukuman Mati Tak Bisa Kurangi Kejahatan, Apalagi Menghentikannya

Yuni mencontohkan almarhum TKI Tuti Tursilawati yang mengalami hukuman mati di Arab Saudi. Ia memilih menjadi buruh migran karena mengalami KDRT saat masih di Majalengka.

Wakil ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah dalam sebuah diskusi Hari Perempuan Internasional, di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).KOMPAS.com/Kristian Erdianto Wakil ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah dalam sebuah diskusi Hari Perempuan Internasional, di kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

"Dia (Tuti) berangkat menjadi buruh migran karena KDRT. kekerasan yang ia alami saat berkeluarga di Majalengka terjadi karena faktor kemiskinan," ungkapnya.

Karena KDRT, lanjut Yuni, biasanya mereka ingin mencari tempat yang baru guna melindungi diri dan memulihkan psikologisnya.

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah, Hukuman Mati Pertama Menggunakan Gas di AS

Namun, sayangnya, hal itu justru dimanfaatkan oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab dengan merekrut mereka sebagai seorang TKI ilegal.

"Mereka menjadi sasaran sindikat narkoba di Indonesia maupun luar negeri. Akhirnya terjadilah recycle trafficking yang mereka alami," papar Yuni.

Untuk itu, Yuni meminta kepada pemerintah agar mencegah secara dini ke daerah-daerah yang rawan terjadinya KDRT dan perekrutan TKI ilegal.

Baca juga: Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba di China Bikin Trump Senang

 

Penyelesaian lintas negara juga diperlukan untuk lebih tegas dalam memutus rantai kekerasan yang berkelanjutan hingga bisa berujung pada hukuman mati bagi TKI.

Adapun dalam 10 tahun terakhir, berdasarkan catatan Migrant Care, ada enam buruh migran Indonesia yang dieksekusi mati.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Dirjen Dukcapil Minta Pemda Koreksi Angka Kematian

Nasional
Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Alasan KPU Masih Bolehkan Kampanye Pertemuan Terbuka di Pilkada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X