NIK WNA China Berinisial GC Sudah Ada di Daftar Pemilih Sejak 2015

Kompas.com - 28/02/2019, 17:05 WIB
Beredar sebuah foto e-KTP WNA berinisial GC yang dikaitkan masuk dalam daftar pemilih. TwitterBeredar sebuah foto e-KTP WNA berinisial GC yang dikaitkan masuk dalam daftar pemilih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur menyebut, Nomor Induk Kependudukan (NIK) seorang warga negara asal China berinisial GC sudah ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2015.

Tetapi, dalam DPT, NIK tersebut tertera atas nama seorang WNI berinisial B.

Ketua KPU Kabupaten Cianjur Hilman Wahyudi mengatakan, memang ada kesalahan input data dalam DPT. Tetapi, ia tidak bisa memastikan awal mula kesalahan tersebut lantaran NIK GC sudah ada di DPT sejak 2015.

"Ya benar, salah input data, tapi kami belum tahu salah input itu dimulai dari mana. Jadi belum tentu KPU yang salah inputnya," kata Hilman saat dihubungi, Kamis (28/2/2019).

"Penelusuran kami, itu ternyata NIK Pak B seperti yang ada di DPT itu sudah terinput sejak 2015, Pilbub Cianjur 2015," sambungnya.

Baca juga: 6 Fakta yang Perlu Diketahui soal E-KTP untuk WNA

Hilman menerangkan, DPT Pilbub Cianjur 2015 berdasar pada DPT Pilpres 2014. Data itu juga mengacu pada Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP 4) dan rekomendasi Panwaslu.

DP 4 merupakan data dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi rujukan KPU dalam menyusun DPT pemilu.

Oleh karenanya, menurut Hilman, kesalahan input data bukan terjadi saat penyusunan DPT Pemilu 2019.

Meski demikian, ia tidak mau berspekulasi mengenai kesalahan input data.

"Masalah salah input ini kami masih melakukan penelusuran. Dan tidak mau cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa salah inputnya di titik A, B atau C, apakah dari bawah atau dari atas," ujar Hilman.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Nasional
Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Nasional
Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X