Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Prediksi Maret dan Juni Bakal Terjadi Kebakaran Hutan di Riau

Kompas.com - 28/02/2019, 16:08 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Wisnu Widjaja, memprediksi wilayah Provinsi Riau berpotensi kembali mengalami kebakaran pada Maret dan Juni 2019.

"Jadi wilayah Riau itu ada dua semester, Maret akan berpotensi kebakaran lagi. Kemudian setelah itu akan terjadi lagi pada bulan Juni. Ada delapan provinsi di bulan Juni yang berpotensi mengalami kebakaran hutan," ujar Wisnu di kantor BNPB, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Untuk itu, jika tidak dicegah, lanjut Wisnu, kebakaran dengan skala besar akan terjadi di Juni 2019. Pencegahan, salah satunya adalah dengan melakukan pemadaman dini.

"Pemadaman dini oleh masyarakat. Makanya kita bentuk masyarakat peduli api, desa tanggul bencana, dan sebagainya," paparnya.

Baca juga: TNI Kirim Ratusan Prajurit Bantu Atasi Kebakaran Hutan di Pekanbaru

Menurut Wisnu, terdapat beberapa penyebab kebakaran hutan yang biasanya terjadi di Indonesia. Misalnya, turunnya air tanah di lahan gambut yang mampu memicu kebakaran.

"Kalau air tanah di lahan gambut sudah turun di bawah 40 sentimeter, kemudian ada masyarakat yang tak sengaja membuang puntung rokok di situ, maka terjadilah kebakaran. Jadi kalau lahan gambutnya kering ya mudah terbakar," ujar Wisnu.

Adapun untuk peta sebaran titik panas di Riau, seperti diungkapkan Wisnu, per Februari terdapat 94 titik panas.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Penanganan Kebakaran Hutan di Riau Sudah Ditangani

"Jadi dengan peta titik panas ini, kita harus siap mencegah terjadinya kebakaran di bulan Maret dan Juni. Jangan sampai seperti tahun 2015, cuaca begitu esktrem sekali, tiga bulan tidak ada hujan sehingga berpotensi lahan hutan terbakar," paparnya.

Sebagaimana diketahui, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau makin parah sejak Januari 2019, yang terdapat di sejumlah daerah.

Total luas lahan yang terbakar yang dicatat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau sampai Minggu (25/2/2019) lalu sekitar 1.136 hektar.

Kompas TV Pemadaman kebakaran hutan dan lahan hingga kini masih dilakukan tim satgas gabungan Manggala Agni, BPPD, TNI dan polri dan dibantu masyarakat setempat. Hingga kini luas lahan yang terbakar di Riau telah mencapai 1.300 hektar.<br /> <br /> Selain pemadaman, upaya penegakan hukum juga dilakukan pihak kepolisian. Sejak januari hingga saat ini, Polda Riau telah menetapkan 6 tersangka dari perorangan. Sedangkan dari korporasi belum ditemukan indikasi pelaku pembakaran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com