Salin Artikel

BNPB Prediksi Maret dan Juni Bakal Terjadi Kebakaran Hutan di Riau

"Jadi wilayah Riau itu ada dua semester, Maret akan berpotensi kebakaran lagi. Kemudian setelah itu akan terjadi lagi pada bulan Juni. Ada delapan provinsi di bulan Juni yang berpotensi mengalami kebakaran hutan," ujar Wisnu di kantor BNPB, Jakarta Timur, Kamis (28/2/2019).

Untuk itu, jika tidak dicegah, lanjut Wisnu, kebakaran dengan skala besar akan terjadi di Juni 2019. Pencegahan, salah satunya adalah dengan melakukan pemadaman dini.

"Pemadaman dini oleh masyarakat. Makanya kita bentuk masyarakat peduli api, desa tanggul bencana, dan sebagainya," paparnya.

Menurut Wisnu, terdapat beberapa penyebab kebakaran hutan yang biasanya terjadi di Indonesia. Misalnya, turunnya air tanah di lahan gambut yang mampu memicu kebakaran.

"Kalau air tanah di lahan gambut sudah turun di bawah 40 sentimeter, kemudian ada masyarakat yang tak sengaja membuang puntung rokok di situ, maka terjadilah kebakaran. Jadi kalau lahan gambutnya kering ya mudah terbakar," ujar Wisnu.

Adapun untuk peta sebaran titik panas di Riau, seperti diungkapkan Wisnu, per Februari terdapat 94 titik panas.

"Jadi dengan peta titik panas ini, kita harus siap mencegah terjadinya kebakaran di bulan Maret dan Juni. Jangan sampai seperti tahun 2015, cuaca begitu esktrem sekali, tiga bulan tidak ada hujan sehingga berpotensi lahan hutan terbakar," paparnya.

Sebagaimana diketahui, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau makin parah sejak Januari 2019, yang terdapat di sejumlah daerah.

Total luas lahan yang terbakar yang dicatat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau sampai Minggu (25/2/2019) lalu sekitar 1.136 hektar.

https://nasional.kompas.com/read/2019/02/28/16080381/bnpb-prediksi-maret-dan-juni-bakal-terjadi-kebakaran-hutan-di-riau

Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke