Kasus SPAM PUPR, PPK Proyek yang Serahkan Uang ke KPK Jadi 55 Orang

Kompas.com - 26/02/2019, 19:05 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comJuru Bicara KPK Febri Diansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah mengatakan, sebanyak 55 pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pembangunan sistem penyediaan air minum ( SPAM) Kementerian PUPR telah menyerahkan uang ke KPK.

Penyerahan uang oleh para PPK itu berlangsung dalam proses penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan SPAM Kementerian PUPR.

"Terdapat tambahan pengembalian uang. Sampai saat ini, 55 orang PPK di Kementerian PUPR yang memegang proyek SPAM di sejumlah daerah telah mengembalikan uang secara bertahap ke KPK," kata Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Baca juga: Empat Tersangka Kasus SPAM PUPR Segera Disidang

Adapun total nilai uang yang diterima KPK menjadi Rp 20,4 miliar, 148.500 dollar Amerika Serikat dan 28.100 dollar Singapura.

"Kami hargai pengembalian uang ini, yang berikutnya disita dan dimasukan dalam berkas penanganan perkara yang sedang berjalan," ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, KPK Sebut Ada Penyerahan Uang Tambahan Senilai Rp 2 Miliar dari PPK Proyek

Empat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Empat tersangka yang diduga penerima suap adalah Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kasatker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Baca juga: Kasus SPAM PUPR, KPK Sita Uang Rp 11,2 Miliar, 23 Ribu Dollar Singapura, dan 138 Ribu Dollar AS

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP. PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

NasDem akan Kembali Usulkan Pansus Jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

NasDem akan Kembali Usulkan Pansus Jika Panja Jiwasraya Tak Total Bekerja

Nasional
Pemerintah Tunggu Sikap WHO soal Tutup Penerbangan dari China

Pemerintah Tunggu Sikap WHO soal Tutup Penerbangan dari China

Nasional
Kemendagri Harap Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2020

Kemendagri Harap Pembahasan Revisi UU Pemilu Dimulai Pertengahan 2020

Nasional
Cegah Jemaah Haji Terjangkit Virus Corona, Menag Koordinasi dengan Menkes

Cegah Jemaah Haji Terjangkit Virus Corona, Menag Koordinasi dengan Menkes

Nasional
Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?

Jokowi ke Ibu-ibu: Mana Tadi yang Bilang Uang PKH Boleh untuk Beli Pulsa?

Nasional
Klaim Kantongi Bukti Lutfi Berbuat Onar, Polri: Untuk Apa Menyiksa?

Klaim Kantongi Bukti Lutfi Berbuat Onar, Polri: Untuk Apa Menyiksa?

Nasional
WNI di Wuhan Belum Dievakuasi, Istana: Mereka Tak Boleh Keluar

WNI di Wuhan Belum Dievakuasi, Istana: Mereka Tak Boleh Keluar

Nasional
Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Evakuasi WNI di Wuhan

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Evakuasi WNI di Wuhan

Nasional
100 Hari Jokowi-Ma'ruf Ekonomi Sulit, Wapres: Kata Orang Jawa Masih Syukur Lah!

100 Hari Jokowi-Ma'ruf Ekonomi Sulit, Wapres: Kata Orang Jawa Masih Syukur Lah!

Nasional
Paus Fransiskus Disebut Telah Terima Undangan Jokowi untuk Bertemu

Paus Fransiskus Disebut Telah Terima Undangan Jokowi untuk Bertemu

Nasional
Diperiksa KPK, Ketua KPU Sumsel Mengaku Ditanya soal Wewenang dan Tugasnya

Diperiksa KPK, Ketua KPU Sumsel Mengaku Ditanya soal Wewenang dan Tugasnya

Nasional
Bentuk Loyalitas, Saksi Akui Rogoh Rp 43 Juta untuk Nurdin Basirun

Bentuk Loyalitas, Saksi Akui Rogoh Rp 43 Juta untuk Nurdin Basirun

Nasional
BNPB Serahkan 10.000 Masker untuk WNI di China ke Kemenlu

BNPB Serahkan 10.000 Masker untuk WNI di China ke Kemenlu

Nasional
Ronny Sompie Dicopot, Wapres RI: Tanya Menteri Seberapa Lalainya

Ronny Sompie Dicopot, Wapres RI: Tanya Menteri Seberapa Lalainya

Nasional
Kemenlu Akan Cek WNI yang Sakit tetapi Takut Ditelantarkan RS di Wuhan

Kemenlu Akan Cek WNI yang Sakit tetapi Takut Ditelantarkan RS di Wuhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X