Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Penampilan Jokowi dan Prabowo pada Debat Pertama dan Kedua Menurut Pengamat

Kompas.com - 20/02/2019, 06:46 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari PARA Syndicate Ari Nurcahyo menilai, ada perbedaan penampilan dari kedua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, saat debat pertama dan debat kedua Pilpres 2019.

Debat kedua berlangsung pada 17 Februari 2019.

Ari menjelaskan, pada debat pertama, menurut dia, kedua capres tampak sama-sama memiliki beban.

Untuk Jokowi, kinerja pemerintahanya bersama Jusuf Kalla dalam bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) tidak terlalu mendapatkan kesan positif di masyarakat.

Baca juga: [POPULER NASIONAL] Jokowi Komentari Pelaporan ke Bawaslu | Viral Video Ricuh Saat Break Debat Kedua

"Capain pemerintah Pak Jokowi memang agak lemah, agak kurang di bidang hukum dan HAM. Banyak catatan masyarakat sipil terkait hal itu sehingga ada unsur tidak percaya diri," ujar Ari ketika dihubungi via telepon, Selasa (19/2/2019).

Sementara, Prabowo dinilainya terlihat kurang percaya diri karena memiliki rekam jejak masa lalu terkait masalah HAM.

"Jadi, masing-masing tersandera. Jokowi karena kinerja pemerintahanya, sedangkan Prabowo pada rekam jejak masa lalunya. Akibatnya, mereka tidak percaya diri, tidak tampil lepas, tidak tampil orisinil atau otentik," kata Ari.

Pada debat kedua, Jokowi dan Prabowo dianggap tampil lebih percaya diri.

Baca juga: Menurut Kalla, Jokowi Lebih Menguasai Debat Kedua

Jokowi melontarkan sejumlah kinerja pemerintahannya terkait infrastruktur, pangan, sumber daya alam (SDA), energi, dan lingkungan hidup.

"Tampil percaya diri dengan program dan catatan prestasi serta klaim-klaim keberhasilan kebijakannya," ujar Ari.

Adapun, Prabowo, menurut Ari, juga tampil percaya diri dengan memiliki kesempatan atau celah mengkritisi kekurangan pemerintah seperti polemik utang, impor, dan jalan tol.

Namun, Ari menilai, Prabowo yang mengapresiasi kinerjua Jokowi, seharusnya memaparkan kebijakan yang akan dilakukannya ketika memimpin.

"Yang disayangkan jangan hanya berhenti di apresiasi saja, harus ada counter argumentasi dengan data dan strategi yang detail," kata Ari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com