Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut BPN Prabowo-Sandiaga Kurang Cerdas Kelola Isu

Kompas.com - 19/02/2019, 19:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko menilai, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kurang cerdas dalam mengelola isu politik.

Sebab, seringkali pernyataan-pernyataan politik yang dikeluarkan pihak BPN tak sesuai konteks.

"Contoh ya yang menurut saya enggak cerdas pada timnya (BPN) itu, tentang kebakaran hutan," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (19/2/2019).

Saat acara debat kedua, 17 Februari 2019 lalu, Jokowi mengatakan bahwa selama 3 tahun terakhir, kebakaran hutan di Indonesia relatif berkurang.

Baca juga: Prabowo Sebut Kasus Ahmad Dhani Sebagai Dendam Politik

"Maksudnya itu, tidak ada lagi negara luar yang komplain. Tidak ada lagi masyarakat Riau yang ke mana-mana pakai masker, kesulitan karena asap," ujar Moeldoko.

Selain itu, tiga tahun yang disebutkan Jokowi, artinya sejak tahun 2016 hingga 2019 ini. Namun, lanjut Moeldoko, pemahaman kubu BPN yang diungkapkan ke masyarakat umum tak seperti yang dimaksud Jokowi.

"Pihak mereka mengatakannya, berdasarkan tahun 2015, buktinya asap masih terjadi. Kan artinya mereka 'missed' lagi," ujar Moeldoko.

Contoh lainnya yakni soal pernyataan Jokowi dalam debat kedua yang mengatakan, selama empat tahun pemerintahannya, tidak terjadi konflik vertikal masyarakat dan pemerintah akibat pembebasan lahan proyek infrastruktur. Khususnya jalan tol.

Namun, Moeldoko mendengar BPN memberikan pernyataan bahwa masih terjadi konflik rakyat. Konflik itu disebabkan oleh sengketa agraria.

Baca juga: Kubu Prabowo Diminta Tak Berlebihan Tanggapi Pernyataan Jokowi soal Lahan

"Kan mereka nembak lagi. Katanya, ini ada 550 konflik. Ternyata, itu adalah konflik pada sektor reforma agraria, bukan infrastruktur," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu meminta BPN jangan memutarbalikan fakta ke masyarakat. Apalagi membuat persepsi bahwa Jokowi pembohong. Moeldoko mengajak untuk berpolitik secara sehat sekaligus mencerdaskan masyarakat.

"Jangan diputar-putar seolah-olah Pak Jokowi bohong. Jangan dibolak-balik. Ya jadi bingung nanti semuanya," ujar Moeldoko.

Kompas TV Para buruh pabrik di Cilacap, Jawa Tengah, mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno.Selain dihadiri juru bicara BPN, Andre Rosiade, deklarasi juga dihadiri para tokoh masyarakat, agama, dan anggota DPR RI dari Partai Gerindra. <br /> <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->Dukungan terhadap pasangan capres nomor urut 02 disampaikan para buruh pabrik mie sohun di Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dukungan diberikan karena para buruh menilai pasangan capres 02,cerdas danmampu bekerja keras menyelesaikan persoalan negara.<br /> <!--[endif]-->

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com