Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Uno Janji Lebih Perhatikan soal "Research and Development"

Kompas.com - 18/02/2019, 11:20 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno ingin meningkatkan anggaran untuk research and development (R&D).

Hal itu ia utarakan terkait twit CEO Bukalapak Achmad Zaky yang diprotes oleh para pendukung Joko Widodo.

Meski enggan mengomentari hal tersebut dari sisi politik, Sandi menyatakan setuju bahwa R&D harus lebih diperhatikan.

"Yang disampaikan Bang Zaky, saya enggak mau ngomentarin masalah politiknya, tapi masalah yang dikemukakan Beliau tentang research and development itu betul," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (17/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Stop Uninstall Bukalapak!

"Kita harus meningkatkan perhatian kita untuk research and development. Itu diberikan satu tempat yang lebih diprioritaskan," lanjut dia.

Ia berpendapat, jika sektor R&D tidak didukung, akan menghambat munculnya inovasi dan menghambat revolusi industri 4.0.

Menurut dia, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat untuk menyukseskannya.

Oleh karena itu, Sandiaga mencetuskan pola kerja sama yang ia sebut Quadruple P, terdiri dari public, private, people, dan partnership.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu meyakini revolusi industri tersebut dapat sukses jika dilakukan bersama.

Baca juga: Bertemu Jokowi, CEO Bukalapak Achmad Zaky Minta Maaf

 

"Pendekatannya menurut saya enggak bisa hanya pemerintah saja, tapi harus pemerintah, dunia usaha, juga akademisi, universitas-universitas, dan masyarakat, saya sebut konsepnya sebagai Quadruple P, public, private, people, partnership," kata Sandiaga.

Dalam twitnya, Zaky menulis: "Omong kosong industri 4.0 kalau budget R&D negara kita kaya gini (2016, in USD) 1. US 511B 2. China 451 B 3. Jepang 165B 4. Jerman 118B 5. Korea 91B 11. Taiwan 33B 14. Australia 23B 24 Malaysia 10B 25. Spore 10B 43. Indonesia 2B. Mudah2an presiden baru bisa naikin".

Twit ini menjadi bahan pembicaraan di media sosial Twitter pada Kamis (14/2/2019).

Para pendukung Jokowi yang tak terima dengan kicauan itu membuat gerakan #uninstallbukalapak.

Akhirnya, Zaky meminta maaf dan menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, pada Sabtu (16/2/2019). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com