Kompas.com - 15/02/2019, 13:53 WIB
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP Indra Akuntono/KOMPAS.comStaf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo kini tak hanya sibuk menjadi juru bicara presiden.

Johan yang lebih dulu dikenal sebagai juru bicara dan unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sedang berkampanye sebagai calon anggota legislatif.

Johan adalah calon anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VII yang meliputi Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.

Baca juga: Dipadati Agenda Presiden, Kapan Waktu Johan Budi Berkampanye?

Johan yang latar belakangnya bukan seorang politisi itu mengakui bahwa tak mudah untuk berkampanye. Namun, Johan memiliki cara tersendiri untuk meyakinkan masyarakat di dapilnya.

"Mungkin saya agak beda dengan yang lain. Kalau saya ke daerah, saya menyempatkan ketemu warga desa, 50 sampai 60 orang. Biasanya berdiskusi soal apa yang jadi aspirasi warga," ujar Johan kepada Kompas.com, Kamis (14/2/2019).

Johan mengatakan, karena waktu yang sempit, agenda pertemuan juga tidak dapat banyak dilakukan.

Baca juga: Safari Politik, Johan Budi Jelaskan Modus Korupsi Baru

Biasanya, di setiap wilayah, Johan hanya menjadwalkan sekitar lima agenda pertemuan dengan masyarakat.

Tanpa bagi-bagi amplop

Ciri lain yang membedakan Johan saat berkampanye adalah tidak ada pembagian uang atau bantuan berupa apa pun kepada masyarakat.

Johan berusaha meyakinkan pemilih bahwa visi-misi lebih penting ketimbang memilih pemimpin karena diberikan uang.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Alasan Mengapa Indonesia Kini Perlu Awasi Masuknya WN India...

Alasan Mengapa Indonesia Kini Perlu Awasi Masuknya WN India...

Nasional
MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya di Rumah

MUI: Shalat Idul Fitri Sebaiknya di Rumah

Nasional
HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

Nasional
Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Armada Luar Negeri yang Bantu Cari KRI Nanggala-402, dari HMAS Ballarat hingga Pesawat Poseidon AS

Nasional
Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Kasus Suap Penyidik Stepanus Robin, Polri Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Menteri PPPA: Perempuan dan Laki-laki Harus Miliki Akses yang Sama

Nasional
Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Kartini dan Mimpi Ajarkan Kesetaraan ke Anak-anaknya...

Nasional
UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

UPDATE 23 April: Bertambah 4 Orang, Kini ada 83 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Ada Temuan Kemagnetan Tinggi di Perairan Utara Bali, Kapuspen: Semoga Itu Titik Terang Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

AHY: Walaupun Semakin Banyak yang Divaksin, Kita Masih Harus Kerja Keras

Nasional
Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Dilema Kartini, Perempuan yang Menuntut Pendidikan Setara dan Pentingnya Peran Ibu

Nasional
Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Perketat Kedatangan WN India ke Indonesia

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Fraksi PPP Pertanyakan Adanya Larangan Mudik tetapi WN India Diperbolehkan Masuk Indonesia

Nasional
Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Kemenkes: 132 WN India Masuk Indonesia dengan Pesawat Carter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X