Perludem Sayangkan KPU Tak Umumkan Daftar Caleg Eks Koruptor di TPS

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak mengumumkan nama caleg eks koruptor di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menurut Titi, pengumuman daftar caleg eks koruptor sebenarnya penting untuk menghindari adanya pemilih yang tak terpapar informasi dari internet dan media massa.

Sebab, daftar caleg eks koruptor hanya diumumkan di situs daring KPU dan media massa.

Sementara, Titi menilai, ada pihak-pihak yang tidak bisa mengakses kedua saluran itu.

"Kenapa pentingnya pengumuman nama-nama mantan terpidana korupsi di TPS, dalam rangka menjamin tidak ada pemilih yang terdiskriminasi dari paparan informasi soal rekam jejak caleg mantan terpidana korupsi," kata Titi saat dihubungi, Rabu (13/2/2019).

Baca juga: KPU Putuskan Tak Umumkan Daftar Caleg Eks Koruptor di TPS

Titi menyebutkan, jika hanya diumumkan di situs daring atau media massa, ada kemungkinan data caleg eks koruptor yang tercecer.

Sebab, sebelumnya juga ditemukan data yang tercecer dari daftar caleg eks koruptor yang diumumkan KPU pada akhir Januari 2019.

Ada lebih dari 14 caleg eks koruptor yang belum masuk daftar yang dirilis KPU.

Titi khawatir, hal itu akan kembali berulang jika KPU tak mengumumkan daftar caleg eks koruptor di TPS.

"Kalau melihat bagaimana tata kelola data dari KPU, kan sebenarmya bukan tidak mungkin bahwa tetap ada mantan terpidana korupsi yang tercecer dari kompilasi data," ujar Titi.

Baca juga: Perludem Temukan 14 Caleg Eks Koruptor Belum Masuk Daftar yang Dirilis KPU

Menurut Titi, mengumumkan daftar caleg eks koruptor di TPS tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan bahwa prinsip penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terbuka.

Selain itu, menurut Pasal 22e ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pemilu harus diselenggarakan secara jujur dan adil.

"Konsep jujur mengikat para caleg, dan asas adil itu untuk memastikan tidak ada diskriminasi pada akses atas informasi dari para pemilih terkait dengan publikasi atau pengumuman status caleg mantan terpidana korupsi," kata Titi.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk tak mengumumkan daftar caleg eks koruptor di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Daftar caleg mantan napi korupsi hanya akan diumumkan melalui situs resmi KPU dan media massa.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 49 Caleg DPRD dan DPD Eks Koruptor