Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kini Capres dan Cawapres Tak Bisa Sembarangan Mengumbar Data...

Kompas.com - 13/02/2019, 06:27 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ucapan politisi yang sedang ikut kontestasi pemilu sering kali sarat dengan data-data dan klaim. Contohnya seperti saat ini ketika perhatian masyarakat tertuju pada Pemilihan Presiden 2019.

Calon presiden dan wakil presiden, baik nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga, saling mengumbar data.

Terlebih ketika masuk dalam tahap debat kandidat, kedua pasangan calon pada umumnya sudah menyiapkan data-data yang akan digunakan sebagai pelengkap penjelasan, bahkan sebagai senjata mereka dalam berargumen.

Baca juga: 7 Cek Fakta Pernyataan Jokowi dan Prabowo dalam Debat Pertama Pilpres

Namun, jangan dipikir data-data yang disampaikan akan ditelan begitu saja. Kini berbagai media massa sudah terbiasa melakukan aktivitas cek fakta. Pernyataan para kandidat akan diuji kebenarannya berdasarkan sumber-sumber data yang ada.

Beberapa media yang kerap melakukan cek fakta setiap debat adalah Kompas.com, Tirto.id, Tempo.co, Liputan6.com, dan lainnya.

Mulanya, media-media ini melakukan aktivitas cek fakta sendiri-sendiri. Namun, kini semua media tersebut menggabungkan tim dan membentuk Aliansi Cek Fakta.

Baca juga: TKN Jokowi-Maruf: 13 Provinsi Terpapar Hoaks Agama yang Jatuhkan Jokowi-Maruf

Juru bicara tim ini, Wahyu Dyatmika, mengatakan, menangkis hoaks akan lebih efektif jika dikerjakan bersama.

"Kami mengumpulkan tim untuk menyortir agar kerja-kerja verifikasi dan pemeriksaan fakta menjadi lebih efektif karena dikerjakan bersama," ujar Wahyu yang berasal dari media Tempo, ketika dihubungi, Selasa (11/2/2019).

Pada debat kedua capres pekan ini, perwakilan media yang tergabung dalam tim ini akan berkumpul di satu ruangan dan melakukan cek fakta bersama. Google Indonesia akan memfasilitasi tempat bagi perwakilan aliansi ini bekerja pada 17 Februari.

Baca juga: KPU Pastikan Petani Bawang yang Dialog dengan Sandiaga adalah Mantan Anggota KPU Brebes

Supaya tak mengumbar data

Tirto.id menjadi salah satu media yang rutin melakukan cek fakta. Tidak hanya pada saat debat Pilpres, tetapi juga pada kesempatan-kesempatan lain.

Kepala Tim Riset Tirto.id Frendy Kurniawan mengatakan, cek fakta bisa juga dibaca sebagai pengingat kandidat bahwa publik tidak bisa dan tidak boleh dibohongi dengan data-data.

"Maksudnya ada dorongan bahwa apa pun yang diceritakan oleh politisi atau kandidat tetap harus kita uji. Mereka diharapkan tidak bisa membohongi lagi," ujar Frendy.

Baca juga: Timses: Bohong dan Hoaks kalau Sebut Prabowo dan Sandiaga Pakai Konsultan Asing

Dengan begitu, kandidat pilpres justru akan mempersiapkan argumen mereka dengan lebih baik dan data yang lebih komprehensif. Harapannya, perdebatan antarkandidat akan lebih bernas dan berkualitas. Kualitas debat pilpres pun akan semakin baik.

"Apa pun yang dilakukan tim pemeriksa fakta itu mendorong agar debat, diskusi, dan wacana yang dikeluarkan politisi atau kandidat selama pemilu tidak menjadi semacam buih-buih kosong saja," ujarnya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com