TKN Jokowi-Ma'ruf: 13 Provinsi Terpapar Hoaks Agama yang Jatuhkan Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 07/02/2019, 16:23 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Gerakan Tangkal Fitnah dari Direktorat Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menemukan pola-pola hoaks di beberapa provinsi yang menjatuhkan Jokowi-Ma'ruf. Hoaks-hoaks yang beredar umumnya menyangkut soal agama.

"Kami mendapat hoaks yang terpola untuk menjatuhkan Jokowi-Ma'ruf, hoaks ini sudah terpapar di 13 provinsi. Ini provinsi yang sudah serius terpapar hoaks," ujar Hendrasmo, anggota Tim Gerakan Tangkal Fitnah, di Posko Cemara, Kamis (7/2/2019).

Dia menunjukan peta Indonesia dalam sebuah slide presentasi. Beberapa provinsi diberi warna hitam sebagai tanda bahwa sudah terpapar hoaks.

Provinsi-provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Baca juga: WhatsApp Berantas 2 Juta Akun Penyebar Hoaks Per Bulan

Hendrasmo mengatakan data tersebut dikumpulkan dari informasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf di tiap provinsi dan kabupaten/kota. Isu yang beredar juga sesuatu yang diulang-ulang misalnya kabar Jokowi PKI hingga kriminalisasi ulama.

Anggota tim lainnya, Syihabbudin, menyebutkan hoaks-hoaks terbaru yang muncul dalam waktu beberapa pekan terakhir. Misalnya info perusakan masjid dan penyobekan Al-Quran di Solo. Syihab mengatakan pada kenyataannya Al-Quran sobek bukan karena penyerangan melainkan ulah anak-anak yang bermain.

Kemudian soal penyerangan massa PDI-Perjuangan ke salah satu masjid di Yogyakarta. Padahal yang terjadi ada perselisihan antara massa PDI-P dengan warga setempat yang kebetulan terjadi di depan masjid.

"Lalu ada juga hoaks berita Pak Jokowi akan mengganti Kiai Ma'ruf Amin dengan ahok di tengah jalan. Kiai Ma'ruf disebut hanya pemain cadangan saja. Ini muncul sudah lama tetapi mulai gencar lagi ketika Ahok bebas," kata dia.

Jangan wariskan budaya hoaks

Tokoh agama yang merupakan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi menanggapi temuan ini dengan memberi imbauan-imbauan. TGB mengatakan sebagai warga negara, semua pihak punya tanggung jawab untuk mewariskan budaya demokrasi sehat ke generasi mendatang.

Penyebaran hoaks seperti ini tidak boleh dipertahankan terus.

"Jangan tradisi hoaks ini membuat kemudian tradisi setelah kita menganggapnya biasa. Lalu menjadi pola yang direplikasi. Kita bisa bayangkan pola Pilpres ini diulang di pilkada kita mendatang," kata TGB.

TGB mengatakan memenangkan demokrasi harus dilakukan secara terhormat. Bukan dengan merusak nilai-nilai di masyarakat dengan menyebarkan berita bohong.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Direktur Penyidikan Jadi Plt Deputi Penindakan KPK

Nasional
Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Kata KPK soal Keluhan Tahanan Terkait Pemborgolan hingga Penyitaan Pemanas Makanan

Nasional
Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Kata Moeldoko soal Bagi-bagi Jabatan di Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Nasional
Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Menhan Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Kivlan Zen, Ini Kata Polri

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Budiman Sudjatmiko: Jokowi Harus Bisa Lahirkan Pemimpin yang Lebih Baik dari Dirinya

Nasional
Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Jaksa KPK Soroti Disposisi Staf Pribadi Menpora dalam Proposal Dana Hibah KONI

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Politisi PDI-P Sebut Perlu Ada Partai di Luar Pemerintahan

Nasional
Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Mantan Deputi Penindakan KPK Brigjen Firli Ditarik Kembali ke Polri

Nasional
Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Pengacara Sebut Polisi yang Diduga Terlibat Kasus Novel Pernah Halangi OTT KPK

Nasional
SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

SBY Tengah Siapkan Buku dan Lagu tentang Ani Yudhoyono

Nasional
BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

BPN Anggap KPU Terlalu Pede Hanya Hadirkan Satu Ahli di MK

Nasional
Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Ahli KPU yang Tak Hadir pada Sidang di MK Jelaskan soal BUMN dan Anak Perusahaan BUMN

Nasional
Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN 'Kecurangan Bagian dari Demokrasi'

Moeldoko Klarifikasi soal Materi Pelatihan TKN "Kecurangan Bagian dari Demokrasi"

Nasional
KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

KPK Sebut Pemeriksaan Novel Hanya Pengulangan, Tak Ada Hal Baru

Nasional
KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

KPU Pertanyakan Keaslian Amplop yang Dibawa Saksi 02

Nasional

Close Ads X