Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ingin Anak Penerima PKH Bisa jadi Presiden

Kompas.com - 12/02/2019, 20:16 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

DEPOK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap bantuan sosial Program Keluarga Harapan bisa membantu pendidikan dan pemenuhan gizi anak-anak kurang mampu.

Jokowi menilai, bukan tidak mungkin anak program penerima PKH saat ini bisa menjadi Presiden suatu saat nanti.

"Saya ingin anak-anak ibu semuanya kalau anaknya sehat, pintar, anaknya sekolah setinggi-tingginya, jangan ada anaknya takut bermimpi jadi menteri, jadi presiden. Bisa, insyaallah," ujar Jokowi saat menghadiri penyerahan PKH di Depok, Selasa (12/2/2019).

Jokowi pun bercerita soal masa kecilnya yang hidup dengan ekonomi sulit. Menurut Jokowi, rumahnya saat itu sempit, bahkan digusur karena berada di bantaran sungai di Solo. Dia dan orang tuanya pun sempat menumpang tinggal di rumah adik ibunya.

Baca juga: Maluku Dapat Jatah Rp 207,8 Miliar untuk Alokasi Dana PKH dan BPNT

Namun, hal tersebut tak membuat orang tua Jokowi berhenti memberikan pendidikan serta asupan gizi yang cukup bagi anak-anaknya. Jokowi berharap para orang tua penerima PKH bisa melakukan hal serupa.

"Boleh bermimpi, boleh bercita-cita, kenapa tidak. Orang tua saya dulu juga hidup di pinggir kali kena gusur. Alhamdulillah bisa menjadikan saya, membesarkan saya, menyekolahkan saya meskipun pontang-panting. Itulah tugas orang tua," kata Jokowi.

Jokowi menilai masyarakat tidak mampu saat ini beruntung karena ada program PKH. Berbeda saat kondisi Jokowi kecil dulu.

Jumlah yang dikucurkan pemerintah untuk program ini juga cukup besar, sampai Rp 34,4 triliun. Nilai ini naik berkali lipat dari sebelumnya tahun 2018, yakni sebesar Rp 19,2 triliun. 

Baca juga: Menperin: Lewat PKH, Keluarga Miskin Bisa Punya Harapan

Dalam acara penyerahan itu, Jokowi pun sempat melihat langsung tabungan para penerima PKH. Terlihat saldo yang tertera di tabungan sebesar Rp 1.500.000.

Jokowi mengatakan jumlah Rp 1.500.000 itu baru tahapan pertama yang masuk pada Januari 2019. Dia mengatakan masih ada pencairan selanjutnya pada April, Juli, dan Oktober. 

"Nanti ada tahapan kedua. Jumlahnya bisa 2-3 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Banyak seperti itu karena sekarang pakai indeks bantuan sosial. Ibu hamil ada hitungan, anak usia dini, SD, SMP, SMA ada hitungannya," dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH bagi warga penerima manfaat saat berkunjung ke Garut Jawa Barat. Presiden Joko Widodo berharap pelaksanaan program keluarga harapan dapat mengurangi ketimpangan antara yang berpenghasilan tinggi dengan rendah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com