Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hadiri Acara Kesehatan dan Pendidikan, Jokowi Minta Izin Bicara Infrastruktur

Kompas.com - 12/02/2019, 16:57 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kesehatan di Sawangan, Depok, Selasa (12/2/2019) siang.

Membuka sambutannya, Jokowi tak langsung bicara mengenai masalah pendidikan, melainkan masalah infrastruktur terlebih dulu.

Jokowi meminta izin kepada para kepala dinas pendidikan yang hadir untuk bicara soal infrastruktur.

"Sebelum masuk ke urusan pendidikan, saya ingin bercerita sedikit mengenai Infrastruktur. Boleh ya?" tanya Jokowi.

"Boleh," jawab para kepala dinas yang hadir.

Baca juga: Jokowi: Kalau Saya Orang Politik, yang Benar Memang Pembangunan Fokus di Jawa

Jokowi lalu menjelaskan bahwa pemerintah selama 4,5 tahun terakhir memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut dia, infrastruktur ini sangat penting bagi daya saing Indonesia yang masih rendah ketimbang negara-negara tetangga.

"Bandingkan biaya logistik transportasi kita dengan Malaysia, Singapura. Dua sampai dua setengah kali lipat lebih mahal di kita. Karena jalan tidak baik, airport kurang, pelabuhan tidak siap, ini menyebabkan kita kalah bersaing," kata Jokowi.

"Produktivitas kita saya ngomong apa adanya. Investasi dan ekspor kalah dengan Singapura, Malaysia Filipina Thailand dan Vietnam. Saya tidak mau kita kalah nanti dengan Kamboja, Laos," tambah dia.

Selain infrastruktur yang kalah saing dengan negara lain, Jokowi juga menyoroti infrastruktur di Indonesia yang belum merata.

Jokowi lalu menunjukkan foto salah satu ruas jalan di Papua.

"Bagaimana kita bsa bersaing, bagaimana saudara kita di Papua bsa menikmati logistik transportasi harga kalau jalannya seperti ini," kata Jokowi sambil menjelaskan bahwa jalan itu kini sudah mulus diaspal.

Jokowi mengatakan, dengan membangun infrastruktur dari Sabang sampai Merauke, maka ia tak hanya membangun perekonomian, tapi mewujudkan sila kelima, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Sebetulnya kalau saya orang politik bangun itu di Jawa saja. Karena 160 juta penduduk kta di Jawa. Return politik dan ekonomi cepat. Tapi kita membangun negara," kata dia.

Setelah bicara panjang lebar mengenai infrastruktur selama sekitar 12 menit, baru lah Jokowi bicara mengenai soal pembangunan sumber daya manusia, termasuk mengenai pendidikan. Menurut dia, pembangunan SDM besar-besaran akan mulai dilakukan pada tahun depan.

Menurut dia, pemerintah akan fokus mengembangkan sekolah vokasi, balai latihan kerja hingga pondok pesantren.

Baca juga: Soal Kemungkinan Jokowi Jenguk Ani Yudhoyono di Singapura, Ini Kata Moeldoko

Selain itu, pemerintah juga akan mendorong agar jumlah guru terampil lebih banyak dari guru normatif. Dengan begitu, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan bisa siap untuk masuk ke dunia kerja.

"Di sini lah Bapak Ibu dan saudara sekalian sangat bertanggungjawab berhasil tidaknya nanti yang namanya pembangunan kualitas SDM," kata Jokowi.

Sebelum menghadiri acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan ini, Jokowi terlebih dulu menghadiri acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional di ICE, BSD, Tangerang Selatan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga bicara panjang lebar mengenai infrastruktur terlebih dahulu sebelum masuk ke topik kesehatan.

Kompas TV Presiden Joko Widodo buka suara soal harga tiket pesawat mahal. Jokowi menilai biang keladi avtur yang mahal harus segera dibenahi. Pasalnya harga avtur yang dijual Pertamina di Bandara Soekarno-Hatta lebih mahal 30 persen dibanding bandara lain.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com