Isi Pakta Integritas Moderator dan Panelis untuk Debat Kedua Pilpres

Kompas.com - 09/02/2019, 16:38 WIB
Tujuh panelis debat kedua pilpres saat penandatanganan pakta integritas di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOTujuh panelis debat kedua pilpres saat penandatanganan pakta integritas di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemiliham Umum ( KPU) menggelar penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh dua moderator dan tujuh panelis debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sari Pasific, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2019).

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, tahap persiapan debat kedua pilpres memang berbeda dengan debat pertama.

Sebab KPU dituntut untuk merahasiakan pertanyaan debat yang akan diajukan kepada kedua calon presiden.

Baca juga: Moderator dan Panelis Debat Kedua Pilpres Teken Pakta Integritas

Hal itu bertujuan agar proses debat menjadi menarik. Selain itu, proses debat dapat menggali substansi dari visi misi dan program kedua capres.

"Karena sesungguhnya itulah tujuan utama dari kegiatan kampanye dalam bentuk debat antar capres," kata Arief.

Pada intinya, pakta integritas menekankan agar moderator dan panelis menjamin kerahasiaan daftar pertanyaan debat. Ada empat poin yang harus ditaati oleh moderator dan panelis, yaitu:

Baca juga: Panelis Mulai Susun Daftar Pertanyaan Debat Kedua Pilpres

1. Secara bersungguh-sungguh akan melaksanakan tugas dan kewajuban sebagai moderator dan panelis debat kedua secara profesional efektif dan efisien serta memberikan perlakuan adil dan proporsional kepada peserta debat

2. Memiliki integritas tinggi jujur simpatik dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dengan:

  1. Tidak menjadi anggota parpol
  2. Tidak jadi anggota tim atau pelaksana kampanye pasangan calon
  3. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota ahli tim atau sebutan lain yang bertugas atau membantu pada pemerintahan termasuk kementerian, lembaga kepresidenan.
  4. Tidak pernah terlibat atau menjadi anggota pada organisasi dilarang dalam NKRI

Baca juga: Seorang Panelis Debat Kedua Mengundurkan Diri, Total Jadi 7 Orang

3. Tidak melakukan permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung ataupun tidak, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil

4. Tidak akan membocorkan materi pertanyaan isu strategis debat kepada siapapun dan pihak manapun. Apabila saya melanggar pernyataan dalam pakta integritas ini saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nadiem: Jika Terjadi Pemburukan di Zona Hijau, Pembelajaran Tatap Muka Harus Dihentikan

Nasional
Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Wapres Ungkap Alasan Pemerintah Berencana Merger Bank Syariah BUMN

Nasional
Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Partai Gerindra Gelar Kongres Luar Biasa 8 Agustus, Ini yang Akan Dibahas

Nasional
Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Kasus Fetish Kain Jarik Bisa Memperjelas Definisi Hasrat Seksual di RUU PKS

Nasional
Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Pakar: Pemidanaan Korporasi Justru untuk Menyehatkan Korporasi

Nasional
Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Protokol Diperketat, Kini Wajib Tunjukkan Hasil Swab Saat Masuk Istana

Nasional
Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Penerapan Pasal Pencucian Uang dalam Kasus Korupsi Dinilai Masih Rendah

Nasional
Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

DPO Masuk ke Database Kependudukan, Mendagri: Lembaga Penegak Hukum Akan Terbantu

Nasional
Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Sebut Indonesia Hadapi Banyak Tantangan, Ibas Kenang Pemerintahan SBY

Nasional
Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X